Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan bahwa penolakan itu tidak dapat diterima dan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan Israel, serta merusak demokrasi.
"Bagi mereka yang mengibarkan bendera demokrasi, militer harus tunduk pada pemerintah terpilih, bukan sebaliknya. Seruan untuk menolak tugas dan penolakan itu bertentangan dengan demokrasi dan hukum," tegasnya.
Mengutip
Ynet News, Senin (17/7), Netanyahu juga mengingatkan bahwa penolakan wajib militer ini secara langsung dapat mengancam keamanan nasional dan memberikan keuntungan kepada musuh negara tersebut untuk melancarkan serangan.
Ia menekankan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat diterima dan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan hukuman yang diperlukan kepada tentara cadangan yang menolak bertugas.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: