Bersama India dan Prancis, Jepang Prakarsai Platform Restrukturisasi Utang Sri Lanka

Platform bersama, yang diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah utang ekonomi negara berpenghasilan menengah, diumumkan di Washington di sela-sela pertemuan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, pada Kamis pekan lalu, di Markas Besar IMF di Washington, DC.

Dikutip dari laman resmi Biro Informasi Pers Pemerintah India, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Prancis, Emmanuel Moulin, sebagai perwakilan tradisional Klub Paris.
Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki mengatakan, peluncuran platform ini merupakan 'pencapaian sejarah', dan ia mengharapkan China dapat bergabung.

Namun, hingga saat ini belum jelas apakah kreditur bilateral terbesar Sri Lanka itu akan bergabung dengan platform yang diprakarsai oleh Jepang itu.

Jepang, yang menjadi ketua pertemuan Kelompok Tujuh (G7) tahun ini, telah berupaya mengatasi kerentanan utang negara-negara berpenghasilan menengah seperti Sri Lanka sebagai salah satu prioritas.

Suzuki mengatakan penting bahwa tidak hanya Klub Paris dari negara-negara kreditur kaya tetapi juga kreditur baru, seperti China, berkumpul untuk membahas restrukturisasi. Dia menekankan bahwa platform baru "terbuka untuk semua kreditur."

Per September 2022, Sri Lanka memiliki utang luar negeri sebesar 35,1 miliar dolar AS. Sembilan belas persen dari jumlah itu adalah utang ke China, 7 persen ke Jepang dan 5 persen ke India, menurut Suzuki.

Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, yang menghadiri acara pertemuan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia tersebut secara virtual, menyambut baik peluncuran proses restrukturisasi utang di Sri Lanka. Mengatakan hal itu menandai awal dari negara-negara kreditor bilateral untuk membuat kemajuan cepat dalam menyelesaikan kesulitan utang Sri Lanka.

Ia juga menyerukan bantuan berkelanjutan dari mitra multilateral dan kreditor komersial.

"Ada kebutuhan untuk membangun fondasi yang kokoh yang memungkinkan kami untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi penduduk kami," katanya.

Gubernur bank sentral Sri Lanka mengatakan kepada kantor berita Reuters awal pekan ini bahwa memiliki satu platform untuk pembicaraan akan menjadi langkah yang disambut baik yang akan mempermudah diskusi dan berbagi informasi.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Prancis Emmanuel Moulin mengatakan kelompok itu siap untuk mengadakan pembicaraan putaran pertama "sesegera mungkin".