Ikut Targetkan Kelompok PKK, Sekjen NATO Sambut Reformasi UU Terorisme Swedia

Berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pada Selasa (7/3), Stoltenberg menggambarkan undang-undang anti-teror baru Swedia yang mencakup kelompok PKK, sebagai langkah maju dalam perjuangan negara itu melawan terorisme.

"Turki memiliki masalah keamanan yang sah dan saya menyambut Swedia telah meningkatkan perang melawan terorisme, termasuk PKK, dengan memperkenalkan undang-undang teroris baru dan memperkuat kerja sama kontraterorisme dengan Ankara," kata Stoltenberg, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (8/3).

“Saya juga menyambut baik bahwa Swedia memastikan tidak ada pembatasan ekspor senjata ke Turki,” tambahnya.

Pertemuan Stoltenberg dan Kristersson pada Selasa dilakukan untuk penyelesaian aksesi Swedia dan Finlandia ke NATO.

"Ini adalah prioritas utama dan kami membuat kemajuan," katta Stoltenberg.

Kepala NATO juga menyatakan lega bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setuju untuk melanjutkan negosiasi, merujuk pada pertemuan trilateral yang akan berlangsung pada Kamis (9/3) di Brussels, di mana para pihak akan membahas apakah persyaratan di bawah memorandum trilateral terpenuhi atau tidak.

"Juga menggembirakan bahwa parlemen Hungaria telah mulai memperdebatkan ratifikasi tawaran NATO Swedia dan Finlandia," katanya, seraya menambahkan bahwa ia mengantisipasi bahwa prosedur itu akan segera berakhir.

Kristersson, pada bagiannya, mengatakan dalam beberapa minggu mendatang, Swedia akan sepenuhnya siap untuk bergabung dengan NATO setelah mendapat ratifikasi dari Turki dan Hungaria.

"Swedia akan bekerja dengan kecepatan yang sama seperti Finlandia," kata Kristersson.

Swedia, kata dia, akan mempresentasikan secara rinci langkah-langkah apa yang telah diambil sejak pertemuan Madrid.

Juni lalu, Turki dan kedua negara Nordik menandatangani sebuah memorandum pada pertemuan puncak NATO di Madrid untuk mengatasi masalah keamanan yang sah dari Ankara, membuka jalan bagi keanggotaan mereka dalam aliansi tersebut.

Memorandum tersebut membahas keprihatinan Turki, termasuk ekspor senjata dan perang melawan terorisme.

Undang-undang anti-teror Swedia yang baru akan menargetkan pembiayaan, bantuan, dan penyebaran kelompok teroris. Bepergian ke luar negeri untuk bergabung atau membantu kelompok teroris juga akan dihukum jika undang-undang tersebut berlaku.