Menteri informasi dan pembangunan sosial, Aida Balaeva, mengatakan bahwa saat-saat ini negara itu masuk dalam periode perubahan besar.
Ia mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan media lokal bahwa Kazakhstan saat ini, ada 17.000 LSM yang aktif di negara itu.
"Jadi, pada awal Kemerdekaan, hanya beberapa lusin LSM yang bekerja di Kazakhstan. Namun, saat ini ada 17.000 LSM aktif bekerja di negara ini. Artinya, saat ini, di bidang apa pun, proses berlangsung dengan partisipasi lembaga-lembaga masyarakat sipil," katanya seperti dikutip dari
Euro News, Jumat (8/10).
Pendanaan negara untuk proyek-proyek LSM pun meningkat, dari 100 ribu menjadi 45 juta dolar AS, dan secara total, sekitar 37.000 orang dipekerjakan di sektor sipil.
Dalam proses untuk mengembangkan masyarakat sipil, pemerintah melakukan pembaruan dalam undang-undang dan dokumen strategis. Ini memungkinkan sektor non-pemerintah menjadi klaster terpenting dalam lingkup sosial ekonomi negara.
"Hari ini kita melihat bahwa masyarakat sipil Kazakhstan modern siap menjadi mesin untuk mengimplementasikan paket reformasi di negara yang diumumkan oleh Presiden Tokayev karena telah menjadi mitra negara yang dapat diandalkan," lanjutnya.
Pengembangan masyarakat sipil yang aktif merupakan prioritas kebijakan negara, terutama mengingat Kazakhstan sedang bergerak menuju demokratisasi lebih lanjut.
Di Kazakhstan, selama lima tahun terakhir, dana yang dialokasikan untuk tatanan sosial negara telah tumbuh sebesar 54,8 persen. Tahun lalu, lebih dari 1600 proyek dilaksanakan di seluruh negeri di berbagai bidang kegiatan masyarakat. Ratusan organisasi diberi kesempatan untuk pengembangan lebih lanjut, dan ribuan orang dipekerjakan.
Bahkan, selama pandemi Covid-19, masyarakat sipil, terutama para aktivis dan relawan, berperan besar dalam mencegah pelaku usaha farmasi melakukan kolusi harga.
Balaeva memberi contoh, misalnya tidak ada kelangkaan obat-obatan yang diperlukan secara artifisial, dan aturan karantina ditaati oleh semula pelaku bisnis.
"Ada kebutuhan untuk regulasi legislatif dari kontrol publik," katanya.
Soal kontrol publik, kementerian terkait mengembangkan rancangan undang-undang yang secara aktif dibahas di banyak platform. Kontrol publik adalah alat yang secara langsung akan mempengaruhi banyak proses di negara ini, termasuk memastikan transparansi negara dan sektor kuasi-negara.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: