Pada 2015, pemerintah negara bagian Northern Territory dan perusahaan yang dimiliki miliarder Chia Ye Cheng, Landbridge Group, menyepakati kontrak untuk mengoperasikan Pelabuhan Darwin selama 99 tahun.
Kontrak tersebut merupakan bagian dari kerja sama senilai 506 juta dolar Australia antara kedua belah pihak.
Sejak awal, kontrak tersebut telah menyita perhatian. Lantaran Darwin adalah pelabuhan terpenting di pantai utara Australia, yang paling dekat dengan Asia dan pangkalan bagi Marinir Amerika Serikat (AS).
Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengatakan pihaknya diminta untuk mengkaji ulang kontrak tersebut, dan tidak mengesampingkan pemaksaan perusahaan China untuk melakukan divestasi dengan alasan keamanan nasional.
"Kaji ulang pertahanan akan dilakukan dan kita bisa melihat opsi-opsi yang menjadi kepentingan nasional kita setelah itu," ujarnya seperti dikutip
Sydney Morning Herald, Senin (3/5).
Peninjauan dijadwalkan selesai pada akhir tahun ini.
Sebelumnya pemerintah juga memperkenalkan UU yang memberikan wewenang hak veto kepada pemerintah federal atas kesepakatan sensitif yang sudah ditandatangani.
Setiap langkah untuk membatalkan kesepakatan pasti akan semakin merenggangkan hubungan antara Australia dan China yang sudah berada dalam titik terendah.
Bulan lalu, pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison membatalkan kesepakatan Belt and Road Initiatives (BRI) yang dibuat antara Beijing dan negara bagian Victoria.
Hal itu memicu tanggapan marah dari China.
BERITA TERKAIT: