"AS berkomitmen untuk memperkuat posisi kami, dalam koordinasi dengan mitra-mitra Pasukan Dmeokratik Suriah (SDF) di Suriah timur laut dengan aset miilter tambahan untuk mencegah ladang-ladang minyak itu jatuh kembali ke tangan SIS atau para pelaku destabilisasi lainnya," ujar Pentagon seperti yang dimuat
Al Jazeera, Sabtu (26/10).
Keputusan ini tentu mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, sebelumnya AS seakan-akan telah cuci tangan terhadap invasi Turki ke pasukan Kurdi, di mana SDF sendiri dipimpin oleh Kurdi.
Meski demikian, tidak diketahui berapa dan apa kekuatan yang dikirim oleh AS. Namun pada Kamis (24/10), Donald Trump dalam akun sosial medianya menyebut AS tidak akan pernah membiarkan ISIS memiliki minyak tersebut.
Dalam sebuah wawancara dengan
Al Jazeera, seorang ahli Timur Tengah di University of Oklahoma, Joshua Landis mengatakan, pengumuman itu adalah lambang dari kekacauan yang telah terjadi dalam proses kebijakan luar negeri Amerika.
"Ini jatuh bebas dan presiden akan bolak-balik. Ini tidak masuk akal," kata Landis.
"Siapa yang akan melindungi mereka? Kurdi tidak akan ada hubungannya dengan Amerika. Mereka sekarang telah membuat kesepakatan dengan pemerintah Assad. Semuanya tidak masuk akal," lanjut Landis.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh peneliti dari Pusat Penelitian Arab, Marwan Kabalan yang mengatakan bahwa langkah ini mencerminkan kontradiksi dalam kebijakan luar negeri AS.
"Kebijakan AS tentang Suriah sangat tidak konsisten, sangat sulit untuk memprediksi apakah Amerika Serikat akan tinggal atau pergi," kata Kabalan.
BERITA TERKAIT: