Bahkan beberapa lembaga internasional menyatakan dalam laporannya bahwa para tahanan dibui tanpa dakwaan dan dipaksa meneriakkan slogan 'Partai Komunis' serta tidak diberikan makanan yang cukup.
"Apa yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap muslim Uighur wajib dikecam. Dan mengecam adalah selemah-lemahnya kita membela muslim Uighur. Jangan sampai bangsa besar seperti Indonesia tidak mengeluarkan pernyataan sama sekali soal nasib muslim Uighur," kata anggota anggota DPD RI, Fahira Idris kepada redaksi, Rabu (19/12).
Menurut Fahira, alasan Tiongkok yang sejak April 2017 menangkapi sekitar satu juga masyarakat Uighur dan memasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi sebagai upaya untuk menangkal terorisme global adalah alasan yang tidak bisa diterima akal sehat. Selain sebagai bentuk nyata dari islamphobia, tindakan ini diduga kuat bentuk pelucutan hak-hak dasar muslim Uighur sebagai manusia.
"Identitas dan keyakinan agama itu hak dasar yang melekat pada diri manusia dan keduanya sekarang diduga kuat hendak dicabut dari Muslim Uighur. Tidak mungkin, sebagai manusia, kita tidak beraksi melihat apa yang dialami muslim Uighur," tegas Fahira.
"Ini bukan soal kita ‘merecoki’ urusan dalam negeri Tiongkok, tetapi ini soal kemanusiaan yang pembelaannya menembus batas-batas negara," sambung senator asal Jakarta ini menekankan.
Fahira berharap dalam waktu dekat ada intervensi dari negara-negara dunia dan kelompok yang lebih besar untuk mengakhiri krisis yang dialami muslim Uighur di Xinjiang, terutama melalui solidaritas negara-negara muslim di mana Indonesia menjadi yang terdepan menggalang solidaritas ini.
[wid]
BERITA TERKAIT: