Rusia Tegaskan Resolusi Majelis Umum PBB Adalah Bentuk Kemenangan

"Hasilnya agak memuaskan bagi kami, karena kami telah memenangkan moral dan kejayaan politik," kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin seperti dikabarkan the Moscow Times pada Jumat (28/3).

Seperti dikabarkan sebelumnya, resolusi Majelis Umum PBB tersebut menyebut bahwa referendum Krimea 16 Maret lalu untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia adalah tidak valid atau ilegal.

Resolusi itu dibuat setelah digelar pemungutan suara terhadap 193 anggota Majelis Umum PBB. Sebanyak 100 negara menyatakan dukungan atas resolusi, 11 negara menolak, 58 negara abstain, dan 24 lainnya tidak memilih.

Sekalipun Rusia hanya didukung 10 negara lainnya untuk menolak resolusi, namun Churkin menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bukti adanya dukungan bagi Rusia.

"Ini jelas menunjukkan bahwa Rusia tidak terisolasi," tegas Churkin.

10 negara yang merapat dengan Rusia untuk menentang resolusi tersebut adalah Armenia, Belarus, Bolivia, Kuba, Nikaragua, Korea Utara, Sudan, Suriah, Venezuela, dan Zimbabwe.

Selain menyebut referendum Krimea ilegal, resolusi juga menyerukan kepada semua negara dan organisasi internasional untuk tidak memberikan pengakuan apapun atas referendum itu. Selain itu resolusi juga mendesak semua pihak untuk mencari penyelesaian damai atas situasi yang terjadi di Ukraina.

Berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat negara-negara anggota secara hukum dan tidak dapat diveto. Sehingga, resolusi tersebut lebih cenderung bersifat simbolik. Akan tetapi cukup dapat menggambarkan sikap setiap negara terhadap referendum Krimea. [mel]