Prancis Tolak Gabung Hingga Kanada Ogah Bayar Kursi Dewan Perdamaian Gaza

Menurut laporan AFP, Prancis menilai mandat badan tersebut terlalu luas dan berpotensi menimbulkan masalah dalam tata kelola internasional.

"Prancis tidak bermaksud untuk menanggapi dengan baik undangan untuk bergabung dengan dewan tersebut," kata sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron, seperti dikutip Selasa, 20 Januari 2026. 

Dewan itu awalnya dirancang untuk mengawasi pemerintahan dan rekonstruksi Gaza pascaperang. Namun, Prancis menilai piagam dewan tidak membatasi kewenangannya hanya pada wilayah Gaza. 

Sehingga menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur PBB.

Meski menolak bergabung, Prancis menegaskan tetap mendukung upaya perdamaian. Sumber dekat Macron mengatakan Prancis tetap sepenuhnya berkomitmen pada gencatan senjata di Gaza. 

Selain Prancis, negara lain seperti India juga dilaporkan menerima undangan untuk bergabung dalam dewan tersebut.

Kanada juga bersikap hati-hati, terutama terkait biaya keanggotaan. Seorang sumber pemerintah Kanada mengatakan negara itu tidak akan membayar 1 miliar dolar AS untuk menduduki kursi permanen Dewan Perdamaian Gaza. 

"Kanada tidak akan membayar untuk satu kursi di dewan, dan hal itu juga belum diminta dari Kanada saat ini," ungkap sumber tersebut kepada AFP. 

Sementara itu, Maroko justru menerima undangan Trump. Kementerian Luar Negeri Maroko menyatakan Raja Mohammed VI setuju bergabung sebagai anggota pendiri Board of Peace.