Tuan Rumah Commonwealth Summit Dihantui Isu Pelanggaran HAM

Melalui pertemuan yang berlangsung selama dua hari 15-17 November itu,  Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapaksa berharap sekaligus mendapat dukungan bagi pembangunan ekonomi di Sri Lanka. Namun, seperti dikabarkan Reuters, penyelenggaraan pertemuan tersebut dibayangi tuduhan atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok minoritas Tamil. Hal tersebut memunculkan sejumlah tekanan politik, terutama dari sesama negara anggota Commonwealth.

Sekalipun menghadiri pertemuan, namun Perdana Menteri Inggris David Cameron melalui akun twitternya, @David_Cameron menegaskan kepada Rajapaksa bahwa  permasalahan HAM yang terjadi di Sri Lanka merupakan hal yang disorotinya dan tengah dalam proses investigasi.

Sebelumnya, Perdana Menteri India Manmohan Singh, Perdana Menteri Kanada Stephan Harper dan Perdana Menteri Mauritian Navinchandra Ramgoolam juga menyatakan bahwa negaranya memboikot dan menolak hadir pada pertemuan tersebut sebagai bentuk atas pelanggaran hak asasi yang belum diselesaikan oleh pemerintah Sri Lanka.

Menanggapi hal tersebut, pejabat Kolombo menyayangkan protes tersebut dan menyebutnya sebagai intervensi negara asing jelang pertemuan Commonwealth. Padahal negaranya tengah melakukan rekonsiliasi yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat. Selain itu, Rajapaksa menegaskan bahwa negaranya tidak menyembunyikan apapun, termasuk masalah pelanggaran HAM.

"Kita di Sri Lanka tengah melangkah ke era baru untuk perdamaian, stabilitas dan kesempatan peningkatan ekonomi," katanya di depan kepala negara dan pejabat dari 49 negara Persemakmuran Inggris yang hadir.

Permasalahan HAM yang terjadi di Sri Lanka berlatar pemberontakan kelompok minoritas Tamil terhadap pemerintah yang terjadi selama 26 tahun. Pemerontakan baru berhenti pada tahun 2009 ketika pemerintah melakukan serangan besar-besaran terhadap kelompok Tamil. Data PBB menyebutkan bahwa sekitar 40.000 warga sipil Tamil tewas di bulan terakhir serangan pemerintah tersebut. [ald]