Bom Hebohkan Peringatan Pembantaian Massal Filipina

RMOL. Pihak berwenang Filipina berhasil menjinakkan lima bom yang ditemukan di ping­gir jalan. Tidak jauh dari lokasi pembantaian 57 orang yang terjadi 2009, kemarin. Ini ada­lah peringatan dua tahun pem­bantaian bernuansa kon­flik politik di Maguindanao, se­latan Filipina.

Gubernur Esmael Mangu­da­datu yang istrinya turut menjadi korban dalam aksi pembantaian, membatalkan kunjungan ke lokasi pem­bantaian di Ampatuan, Pro­vinsi Maguindanao. Sebab, dia disarankan pejabat setem­pat untuk tidak datang.

Tidak ada korban jiwa da­lam insiden tersebut, karena bom berhasil dijinakan. Tetapi ketegangan pun sempat me­ningkat di lokasi peringatan.

Pembantaian pada 2009 dilakukan Andal Ampatuan Sr yang menjadi rival politik Mangudadatu. Selain mene­waskan istri dari Mangu­dadatu, 17 jurnalis juga turut menjadi korban dalam pem­bantaian ini. Andal Ampatuan Srdiadili bersama anaknya Andal Ampatuan Jr yang juga terlibat dalam aksi tersebut. Hampir 100 tersangka diadili atas dakwaan pembunuhan.

Keluarga korban dari pem­bantaian ini dikabarkan me­layangkan tuntutan kepada bekas Presiden Gloria Arroyo. Mereka mengklaim seha­rusnya Arroyo dapat men­cegah terjadinya peristiwa itu. Apalagi Andal Ampatuan Sr sekutu politik Arroyo.

Arroyo juga menjadi ter­dakwa suap dalam pemilu 2007. Dia ditahan di rumah sakit tempat dia dirawat atas sakit tulang yang dideritanya. Suami Arroyo, Juan Miguel “Mike” Arroyo, telah  me­masukkan petisi ke Mah­kamah Agung Filipina. Petisi ini meminta Mahkamah meng­hentikan tindakan Depar­temen Hukum dan Komisi Pemilu Filipina, yang me­nahan dan menuntut Arroyo atas tuduhan kecurangan pe­milu. Jika terbukti, Arroyo dapat dihukum seumur hidup.

Kini, Arroyo harus me­nunggu keputusan MA hingga pekan depan saat pemerintah mengatakan suaminya dapat bebas pergi kemana saja, setelah tuduhan yang sama atas dirinya dicopot, Selasa (22/11)

Komisi pemilihan men­copot tuduhan atas Mike karena minimnya barang buk­ti, dan itu berarti dia bebas pergi meski istrinya masih ditetapkan sebagai tahanan rumah sakit, papar staf de­partemen hukum dan imi­grasi. [Harian Rakyat Merdeka]