DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Melalui aturan ini, marketplace yang ditunjuk pemerintah wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform digital. 

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki omzet hingga Rp500 juta per tahun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai marketplace untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar.

"Kalau kesiapan bahwa kami ngobrol sama mereka (marketplace) itu terus kita lakukan, lagi intens mulai bulan lalu, kemudian mereka kita minta untuk siap," ujar Inge dalam media briefing di kantor DJP, Jakarta pada Selasa 30 Juni 2026.

Selain berkoordinasi dengan penyelenggara marketplace, DJP juga memastikan sistem internal telah siap terhubung dengan sistem masing-masing platform digital.

"Dari kami (DJP) persiapan secara sistem di DJP sudah siap menerima untuk disambungkan dengan sistemnya para marketplace, kita sudah siap," kata Inge.

Inge mengungkapkan, DJP bahkan telah menggelar pertemuan secara langsung atau one on one meeting dengan sejumlah platform e-commerce guna membahas kesiapan teknis penerapan kebijakan tersebut.

Kendati demikian, ia masih belum mengungkapkan nama-nama marketplace yang akan resmi ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.

"Sudah ada, besok aja lah besok kita lihat, kita tidak tahu nih hari ini apa yang terjadi," kata Inge.

Menurut Inge, implementasi kebijakan kini hanya tinggal menunggu terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak.

"Kalau tidak ada perubahan, KEP (Keputusan Dirjen Pajak) soal penunjukan juga akan terbit besok. Jadi kan kita masih menunggu nih hari ini," pungkas Inge.

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google