Perjanjian Dagang dengan AS Harus Sesuai UU

Pasalnya ada beberapa klausul perjanjian tersebut yang bertentangan dengan UU. Karena itu, kata Mulyanto, Pemerintah harus menunda implementasi kesepakatan dagang yang tidak sepadan tersebut. 
 
"Perjanjian dagang Indonesia-Amerika tidak boleh hanya dilihat dari sisi tarif dan angka transaksi. Di balik itu, terdapat klausul yang menyentuh langsung kedaulatan ekonomi dan identitas bangsa, khususnya terkait sertifikasi halal.  Sementara di dalam negeri AS sendiri kebijakan Tarif Presiden Trump dibatalkan oleh MA mereka," ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026. 

Karena itu Mulyanto, mendesak DPR untuk memanggil menteri terkait guna mengklarifikasi poin-poin kesepakatan dagang yang dianggap merugikan Indonesia.  

Lanjut dia, DPR harus menjalankan fungsi pengawasan terkait soal perjanjian dagang ini demi kepentingan nasional.

"Terkait aturan halal-haram bagi umat Islam Indonesia bukan persoalan teknis semata, melainkan persoalan yang sangat sensitif, menyangkut keyakinan dan ketenangan batin mayoritas rakyat Indonesia. Soal ini harus jelas," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin bahwa setiap produk yang beredar di pasar domestik memenuhi standar halal sesuai dengan syariat dan hukum nasional.

Sehingga setiap perubahan dalam pengaturan halal harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan dengan pertimbangan mendalam.

Politikus senior PKS ini mengecam adanya klausul dalam perjanjian internasional yang berpotensi membatasi kewenangan Indonesia dalam mengatur sertifikasi halal. Karena itu perjanjian ini harus dikaji secara serius. 

"Parlemen perlu memastikan bahwa otoritas nasional tetap memiliki hak penuh dalam menentukan standar, mekanisme audit, pengawasan, dan pengakuan lembaga sertifikasi, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun,” imbuh Mulyanto.

“Kita tidak bisa didikte oleh pihak asing terkait soal keyakinan halal-haram ini,"  tandasnya.