Target Ekonomi Prabowo Harus Dibarengi Implementasi Konkret

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Handi Risza mencermati presiden berkomitmen penuh untuk mengembalikan sistem ekonomi Indonesia ke tatanan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 

"Hal ini memberikan sinyal yang kuat bahwa Presiden memahami ekonomi bukan sekadar urusan teknokratik, tetapi arena politik kebangsaan yang harus diarahkan," katanya di Jakarta, 22 Mei 2026.

Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,8–6,5 persen pada 2027 dan menuju 8 persen pada 2029, dengan defisit APBN dijaga 1,8–2,4 persen PDB. Pemerintah juga menargetkan kemiskinan turun ke 6–6,5 persen dan pengangguran ke 4,3–4,87 persen. 

"Semua target tersebut mencerminkan keinginan kuat dari Pemerintah untuk bekerja keras mencapai target tersebut," ungkap Handi.

Ekonom dari Paramadina ini juga mendukung sepenuhnya rencana dan target ekonomi tahun 2027 yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo tersebut. Tetapi dia juga mengingatkan terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. 

"Jangan sampai rencana tersebut hanya sebatas konsep tetapi lemah dalam implementasi. Pidato Presiden yang memiliki kekuatan dari visi politik harus diselaraskan dengan kebijakan reformasi ekonomi yang konkret dan implementatif," ujarnya.

Menurut Handi kondisi yang harus dituntaskan pertama adalah target pertumbuhan 5,8-6,5 persen tampak sangat optimis di tengah kondisi global yang penuh tekanan dan pelemahan domestik.

"Pemerintah sendiri memproyeksikan rupiah berada pada kisaran Rp16.800–17.500 per dolar AS. Ini berarti pemerintah sebenarnya mengakui adanya tekanan eksternal yang serius terhadap stabilitas ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu memformulasikan kebijakan untuk mendukung stabilitas nilai tukar untuk mendukung angka pertumbuhan," katanya.

Selanjutnya perlu ada tindaklanjut terkait dengan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selama ini ekonomi Indonesia masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor komoditas. 

Hilirisasi memang kembali digaungkan, tetapi tanpa strategi industrialisasi yang jelas, hilirisasi berisiko hanya memperkuat ekonomi ekstraktif, bukan menciptakan basis manufaktur berteknologi tinggi dan lapangan kerja berkualitas. 

"Oleh sebab itu, Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan industri yang berbasis komponen sumber daya lokal," jelasnya.

Berikutnya juga perlu keselarasan antara ekspansi program prioritas dan kapasitas fiskal negara. Pemerintah menargetkan belanja negara hingga 14,8 persen PDB, sementara pendapatan negara hanya 11,82–12,4 persen PDB. Artinya, ruang fiskal tetap sempit dan ketergantungan pada utang masih tinggi.

Sebab tanpa reformasi perpajakan yang serius dan perbaikan tax ratio, disiplin fiskal akan sulit dijaga secara berkelanjutan. Kita mendukung keberlajutan kebijakan reformasi perpajakan yang sudah dilakukan sebelumnya. 
"Tanpa itu, ekonomi Indonesia akan mengalami ketimpangan untuk membiayai proses Pembangunan," serunya.

PKS mendukung upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, tetapi belum cukup tajam menjawab persoalan ketimpangan. Rasio gini, lanjutnya, memang ditargetkan turun ke 0,362–0,367. 

"Kita masih ada pekerjaan rumah untuk melaukan distribusi hasil pertumbuhan agar kue ekonomi bisa dinikmati oleh seluruh Masyarakat," kata Handi.

Handi mengingatkan, selama struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok besar dan oligopolistik, pertumbuhan tinggi belum tentu menghasilkan pemerataan. Oleh sebab itu, perlu ada kebijakan turunan yang lebih terasa bagi perekonomian masyarakat menengan bawah.

Wakil Rektor Paramadina ini melanjutkan, Pidato Presiden yang menekankan pada ekspansi fiskal belum sepenuhnya diiringi dengan jaminan spending quality. Masalah klasik yang masih kita hadapai, inefisiensi, kebocoran, dan rendahnya multiplier effect terangkum dalam angka ICOR yang tinggi belum dijawab secara sistemik. 

"Oleh sebab itu, kita berharap Presiden segera memperkuat Kembali reformasi tata kelola anggaran, peningkatan belanja hanya memperlebar defisit tanpa dampak signifikan ke sektor riil," katanya.

PKS mengapresiasi kehadiran Presiden secara langsung dalam penyampaian KEM-PPKF menunjukkan bahwa arah fiskal kini diposisikan sebagai agenda politik nasional, bukan sekadar dokumen teknokratis. 

Penekanan pada ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja formal, dan perlindungan rakyat menunjukkan adanya kesadaran bahwa legitimasi pemerintahan ke depan sangat ditentukan oleh kesejahteraan ekonomi masyarakat.

"Karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi membangun optimisme, melainkan membangun kredibilitas implementasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa APBN benar-benar menjadi instrumen transformasi ekonomi: memperkuat industri domestik, memperluas kelas menengah, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi ketimpanganm," jelasnya. 

"Jika tidak, target besar dalam KEM-PPKF hanya akan menjadi angka makro yang indah di atas kertas, tetapi lemah dalam dampak nyata bagi rakyat. Kita tunggu tindaklanjutnya dalam Pidato Presiden tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada tanggal 16 Agustus 2026 nanti," tutup Hendi.