OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya

Pencabutan izin usaha tersebut dituangkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-58/D.03/2025 tanggal 19 Agustus 2025.

"Ini merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," kata Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien dalam keterangannya, Rabu 20 Agustus 2025.

Sebelumnya, BPR Disky Surya Jaya sudah ditempatkan dalam status Bank Dalam Penyehatan (BDP) sejak 2 Agustus 2024, lantaran rasio kecukupan modal berada di bawah 12 persen dan tingkat kesehatan bank dinilai “Tidak Sehat”. Namun, kondisi keuangan perusahaan tersebut tidak kunjung membaik.

Pada 31 Juli 2025, status bank tersebut meningkat menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR) setelah OJK menilai pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi tidak mampu melakukan penyehatan, khususnya terkait permodalan dan likuiditas.

Berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 58/ADK3/2025, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan langkah likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan serta melaksanakan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“OJK mengimbau nasabah agar tetap tenang, karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Khoirul.