Pengusaha Ritel Minta Komisi Eropa Awasi Kebijakan Visa dan Mastercard

Menurut mereka, biaya yang mahal dari dua perusahaan besar layanan pembayaran kartu ini membuat negara-negara Eropa jadi kurang kompetitif dan mempersulit perusahaan lain untuk masuk ke pasar.

Dalam beberapa tahun terakhir, para pedagang sering mengeluh soal biaya transaksi kartu yang dianggap terlalu tinggi dan tidak transparan alias tidak jelas rincian dan perhitungannya. Visa dan Mastercard, dua perusahaan asal Amerika Serikat, menguasai sekitar dua pertiga dari transaksi kartu di wilayah Euro.

Keluhan ini ikut mendorong Uni Eropa, yang terdiri dari 27 negara, untuk mencari alternatif pembayaran seperti Euro digital agar tidak terlalu bergantung pada layanan dari Amerika. Tapi, proses pembuatan aturan tentang mata uang digital ini berjalan lambat, sehingga membuat banyak pembuat kebijakan dan pelaku usaha merasa frustasi.

"Jaringan Kartu Internasional (International Card Schemes/ICS) bisa menaikkan biaya seenaknya karena tidak ada persaingan yang cukup atau pengawasan dari regulator. Mereka juga membuat sistem biaya dan aturannya begitu rumit dan tidak transparan, sampai-sampai pelaku usaha tidak tahu apa saja yang mereka bayar dan kenapa," tulis para pedagang dalam surat baru-baru ini,  seperti dikutip dari Reuters, sabtu 17 Mei 2025. 

ICS adalah istilah untuk jaringan sistem pembayaran kartu seperti Visa dan Mastercard.

Kelompok pedagang itu mengutip laporan The Brattle Group tahun 2024, yang menunjukkan bahwa biaya ICS naik 33,9 persen dari tahun 2018 sampai 2022 - rata-rata naik 7,6 persen per tahun, lebih tinggi dari inflasi. Tapi, mereka tidak melihat peningkatan layanan yang sebanding bagi pedagang maupun konsumen di Eropa.

Visa menanggapi bahwa biaya yang mereka kenakan sesuai dengan nilai layanan yang diberikan, seperti keamanan tinggi, perlindungan dari penipuan, keandalan sistem, serta berbagai produk dan layanan inovatif untuk konsumen dan pedagang.

Surat tersebut ditujukan kepada tiga pejabat penting Uni Eropa, yaitu kepala urusan persaingan usaha Teresa Ribera, komisaris layanan keuangan Maria Luis Albuquerque, dan kepala ekonomi Valdis Dombrovskis.