Kadin: Isu PHK Jangan Dianggap Enteng

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie saat menyoroti isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja Panasonic. 

"Kadin selalu berjuang bahu membahu, karena pengurangan pasti ada di sana sini tapi penambahan juga mesti ada,” katanya, di Jakarta, dikutip Rabu 14 Mei 2025. 

Ia mengungkapkan, Kadin bersama pemerintah akan berusaha melakukan kompensasi dan menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi dampak terkait.

Menurutnya, isu PHK tidak dapat dianggap enteng, karena menyangkut kelangsungan hidup orang banyak. Ia menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat setiap pertumbuhan ekonomi 5-6 persen dapat menciptakan 2,5 juta lapangan kerja.

Di tengah situasi perang tarif saat ini, Indonesia harus mencari celah untuk menciptakan lapangan kerja baru. 

"Karena artinya akan banyak sekali potensi ekspor, tapi tentu Kadin bersama Pemerintah menjaga supaya kebijakannya melindungi industri lokal dan pengusaha makin banyak, bertahan dan berhasil," kata Anindya.

Anindya pun optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa naik secara bertahap di atas 5 persen bahkan mencapai 8 persen. 

Dengan pertumbuhan ini, maka 2,5 juta lapangan kerja kerja baru juga akan tercipta.  

Panasonic Holdings Corporation mengumumkan rencana untuk mengurangi tenaga kerja globalnya sebanyak lebih kurang 10.000 karyawan, yang mewakili sekitar 4 persen dari total stafnya. 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan bahwa isu PHK tersebut oleh raksasa elektronik asal Jepang itu tak akan berdampak di Indonesia. 

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, Indonesia tetap menjadi basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara. 

“PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia,” ujar Febri dalam keterangannya pada Senin 12 Mei 2025.

Panasonic  melaporkan penurunan laba bersih sebesar 17,5 persen untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2025, yaitu sebesar 366 miliar Yen atau sekitar Rp 41 triliun, turun dari 443 miliar yen pada tahun sebelumnya. 

Total penjualan juga mengalami sedikit penurunan menjadi 8,46 triliun Yen atau Rp963 miliar. Penurunan ini dipicu oleh perlambatan ekonomi global dan berkurangnya permintaan.