Bahlil Tanggapi Keluhan Kadin China ke Prabowo

Kepada awak media, Bahlil mengaku telah menjalin komunikasi serta memberikan penjelasan secara komprehensif kepada pihak Kadin China maupun Duta Besar China di Jakarta.

“Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,” ujar Bahlil Lahadalia di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, seperti dikutip Kamis, 14 Mei 2026.

Meski begitu, Bahlil mengaku belum menerima ataupun membaca langsung surat resmi yang dikirim Kadin China kepada Presiden Prabowo. 

“Belum dapat suratnya,” kata dia singkat.

Surat Kadin China yang disampaikan kepada Presiden RI sendiri memuat sederet persoalan strategis, mulai dari kenaikan royalti mineral dan pajak, kewajiban Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), pemangkasan kuota RKAB nikel, hingga pengawasan hukum dan kehutanan yang dinilai berlebihan terhadap sejumlah proyek perusahaan China.

Tak hanya itu, pengetatan visa kerja, ancaman pencabutan insentif kendaraan listrik, revisi Harga Patokan Mineral (HPM), serta berbagai perubahan kebijakan mendadak juga disebut telah meningkatkan biaya produksi secara tajam dan memicu kekhawatiran serius terhadap keberlanjutan investasi mereka di sektor hilirisasi nasional.

Sebagai investor terbesar di industri nikel Indonesia, Kadin China memperingatkan bahwa tekanan regulasi tersebut dapat berdampak luas terhadap proyek berjalan, ekspor, stabilitas rantai industri, hingga lapangan kerja ratusan ribu orang.