Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendorong partai politik dan calon legislatif (caleg) yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.
Menurutnya, partai politik, para caleg, dan tim sukses pilpres perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye.
Sebab, hal tersebut dapat menunjukkan keberpihakan kepada UMKM, membantu promosi serta meningkatkan penjualan, dan perputaran ekonomi yang baik.
Kemenkop UKM juga digadang akan mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasaran mereka melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah, hingga penjualan online.
Dalam sistem tersebut, pemerintah nantinya bakal menjembatani para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.
"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.
Biasanya, pelaku usaha di Tanah Abang bisa mengantongi omzet hingga Rp20 juta per hari dari pesanan atribut kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini, mereka mengakui adanya penjualan yang menurun drastis.
"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata pengusaha Pasar Tanah Abang, Dody Ariyanto.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Dalam merespon anjloknya omset UMKM, khususnya bidang konveksi pada masa Pemilu 2024, pemerintah RI mempersiapkan banyak cara agar tahun politik ini bisa memberi dampak positif bagi pelaku UMKM. 
BERITA TERKAIT: