Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) selalu sigap memberikan pelayanan yang prima dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran anggaran. Hal itu ia sampaikan saat meninjau secara langsung kinerja sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah kerja DJPb Jakarta.
Kantor pelayanan yang mendapat kunjungan Sri Mulyani pada akhir pekan kemarin adalah KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta VI, serta KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Keempat KPPN tersebut memiliki kompleksitas pekerjaan tinggi dan melayani jumlah satuan kerja yang besar serta strategis, di mana cakupannya mencapai 56 persen dari alokasi belanja APBN bahkan hingga satker-satker di luar negeri.
Kunjungan tersebut untuk memastikan kelancaran proses pencairan anggaran di penghujung tahun.
Menkeu juga memotivasi para pegawai KPPN untuk mengawal pelaksanaan APBN pada akhir tahun 2023 dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
"Alhamdulillah kami mendapatkan feedback yang cukup baik dan tentu seluruh jajaran Kementerian Keuangan juga akan terus meningkatkan kualitas ke depan agar dapat melayani semakin baik," ujarnya, setelah mendengarkan berbagai masukan ataupun kendala dalam pelayanan perbendaharaan negara dari sejumlah mitra satuan kerja (Satker), dikutip dari laman Kementerian Keuangan.
Kinerja serta pelayanan baik dari jajaran DJPb juga mendapat apresiasi dari Sekjen Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cecep Herawan serta para Duta Besar Indonesia di kota Brussel, Den Haag, dan New York.
Para mitra satker dari berbagai Kementerian/Lembaga, BUMN, hingga institusi keuangan multilateral yang hadir secara langsung juga menyebut KPPN sangat membantu dalam pelaksanaan APBN.
Penerimaan dan pengeluaran anggaran harus terus dipantau dan dipastikan kelancarannya. 
BERITA TERKAIT: