Hal tersebut dikatakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang ikut membuka suara terhadap seruan boikot di dalam negeri.
Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi, menyebut aksi yang dilakukan masyarakat telah menimbulkan kerugian karena dilakukan pada sektor usaha yang menyerap tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada pekerjaannya.
Untuk itu, dalam pernyataannya, Kadin menyerukan agar pemerintah ikut turun tangan dalam menangani masalah tersebut.
"Aksi boikot yang belakangan marak terjadi, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah berdasarkan latar belakang perlindungan kepentingan nasional dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif dengan mengarusutamakan perlindungan kepentingan nasional," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/11).
Lebih lanjut, Yukki menegaskan bahwa Kadin mengecam segala bentuk penindasan dan kekerasan di Palestina. Meski demikian, ia berharap agar masalah tersebut dapat terselesaikan.
"Kami juga bersikap netral dalam isu geopolitik yang terjadi dan berfokus pada pengembangan dunia usaha serta pertumbuhan perekonomian nasional," katanya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Uswati Leman Sudi sebelumnya juga telah memperkirakan bahwa pendapatan sektor ritel dapat menurun drastis akibat seruan boikot yang masih berlangsung.
Menurut Uswati, aksi itu dikhawatirkan dapat berdampak besar terhadap industri ritel dari hulu ke hilir, yang dapat menyebabkan penurunan ekonomi dalam negeri hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia pun mendesak pemerintah untuk segera menangani masalah itu dengan tegas agar seruan boikot tidak terjadi terlalu lama.
Aksi boikot terhadap sejumlah produk yang diyakini berafiliasi dengan Israel telah menimbulkan kerugian bagi dunia usaha. 
BERITA TERKAIT: