Biaya Logistik Dalam Negeri Masih Tinggi, ALI Sarankan Empat Hal ini

Sejumlah upaya penurunan biaya logistik perlu dijalankan oleh pemerintah secara komprehensif agar sektor itu dapat kembali tumbuh dan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto mendorong agar pemerintah dapat menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menurunkan biaya logistik, yang dirancang dengan detail indikator yang ada, seperti biaya transportasi, persediaan (inventory), pergudangan (warehousing), serta administrasi dan SDM.

Dalam seminar nasional “Membangun Ketahanan Logistik Nasional terhadap Turbulensi Eksternal” pada Selasa (28/11), Mahendra memberi contoh agar pemerintah dapat membuat program-program quick wins untuk menurunkan biaya transportasi sebesar 10 persen.

Menurutnya, dampak dari penurunan biaya transportasi akan berdampak cukup besar terhadap menurunnya biaya logistik nasional.

“Kalau biaya transportasi turun 10 persen saja dampaknya sudah akan signifikan, karena dari biaya logistik saat ini yang 14,29 persen dari PDB, 40 persen di antaranya masih komponen biaya transportasi,” kata Mahendra di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta.

Selain itu, Ketua ALI itu juga menyarankan agar pemerintah dan pihak swasta berkolaborasi untuk memastikan ketersediaan bahan-bahan baku produksi dan efisiensi pengirimannya, yang dapat berimbas positif pada penurunan biaya logistik.

Selanjutnya, dikatakan Mahendra, Indonesia juga perlu meningkatkan jaringan distribusi barang di seluruh wilayah, dengan memfasilitasi pergudangan sebagai hub untuk pengiriman atau penerimaan barang dari satu wilayah.

Sementara daru sisi administrasi dan SDM, Ketua ALI itu juga mendorong peningkatan digitalisasi pada sektor logistik dan rantai pasok, agar proses pengiriman barang dapat berjalan mulus, tanpa hambatan, dan dengan biaya yang lebih rendah.

“Pemerintah tinggal memetakan saja upaya penurunan biaya logistik ini dari setiap industri,” pungkas Mahendra.