Di antaranya Pukyong National University (PKNU), Marina Trading Co. Ltd, dan Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC), dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM KP.
Selain berkolaborasi dengan instansi lain, pengembangan SDM juga terlaksana melalui sertifikasi pendidikan kelautan dan perikanan melalui pengembangan pusat pelatihan internasional, program magang di perusahaan perikanan di Korsel, serta menjajaki potensi pemasaran produk UMKM.
Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa dalam rangka penguatan Technical and Vocational Education and Training (TVET), program sertifikasi bagi taruna satuan pendidikan KP akan menjadi salah satu poin penting sebagai implementasi MoU dengan PKNU yang sudah ditandatangani pada bulan Juli lalu.
Sertifikasi ini akan dilaksanakan dengan skema 3+1, yakni menempuh pendidikan selama 3 tahun di Politeknik KP dan meneruskan pendidikan selama 1 tahun di PKNU, yang dilanjutkan dengan magang di perusahaan perikanan di Korsel.
"Melalui program ini diharapkan menjadi bentuk sinergi triple helix antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dan industri/swasta, sehingga nantinya setelah kegiatan internship atau magang terlaksana, para taruna akan dapat melanjutkan bekerja di perusahaan setempat. Untuk menyukseskan program ini, kami pun berharap dukungan besar dari Kementerian Pendidikan Pemerintah Korea Selatan," terang Nyoman dalam keterangannya, Minggu (26/11).
Di samping itu, Nyoman turut sampaikan rencana KKP ke depan dalam mengembangkan Pusat Pelatihan Internasional Kelautan dan Perikanan di Bali, Indonesia. Dengan adanya kerja sama dengan PKNU, pihaknya berharap pengembangan ini dapat menjadi peluang bagi PKNU untuk ikut andil pada setiap kegiatan Training of Trainers (ToT) yang akan terlaksana ke depannya.
"Pusat pelatihan tersebut nantinya akan menjadi pusat pelatihan bagi pendidik, pelatih, praktisi baik dari Indonesia maupun luar negeri pada sektor perikanan, baik itu perikanan budidaya, pengolahan, atau tangkap. Melalui kegiatan ToT, para peserta juga akan dibekali dengan sertifikat yang memenuhi standar STCW-F," paparnya.
Dalam memperkuat kerja sama dengan mitra swasta, Kepala BPPSDM KP juga mengadakan pertemuan dengan Presiden, Wakil Presiden, dan CEO Marina Trading Co. Ltd, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja untuk kapal perikanan yang berpengalaman selama lebih dari 30 tahun.
Pada pertemuan tersebut Nyoman berharap KKP dapat bersinergi dengan Marina Trading dalam hal penyerapan lulusan satuan pendidikan KP untuk bekerja di sektor kelautan dan perikanan di Korea Selatan melalui perusahaan mitranya di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Marina Trading pun menyampaikan bahwa pekerja Indonesia sangat disukai untuk bekerja di kapal perikanan. Lebih dari 70 persen pekerja kapal perikanan adalah orang Indonesia.
Selain itu, juga dilakukan penandatanganan MoU kerja sama antara Kepala BPPSDM KP dengan Presiden Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC), Prof. Dr. Oh Jin Seok.
Ruang lingkup kerja sama meliputi kolaborasi akademik, pelatihan kelautan perikanan dan manajemen institusi, serta sister program termasuk pengembangan program pendidikan vokasi terkait teknologi, materi/silabus pengajaran, dan sistem pengajaran. Nyoman menyebut, salah satu fokus dalam kerja sama tersebut yaitu penyiapan SDM di bidang permesinan kapal perikanan.
"Kerja sama pengembangan SDM KP dengan KMOUC ini menjadi penting dalam menyiapkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengajar pendidikan KP utamanya di bidang permesinan kapal," tutur Nyoman.
Kepala BPPSDM KP juga menjajaki peluang kerja sama dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Busan untuk memasarkan produk-produk UMKM binaan termasuk produk hasil kewirausahaan BPPSDM di Korea Selatan.
Sebagaimana diketahui, ITPC Busan adalah lembaga perwakilan Kementerian Perdagangan RI yang merupakan lembaga non profit di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJ PEN), dengan tujuan untuk membantu menjembatani hubungan dagang antara RI dan Korsel.
Upaya pengembangan SDM melalui kerja sama dengan berbagai instansi luar negeri yang dilakukan oleh KKP di era Menteri Trenggono merupakan salah satu upaya penting dalam penyiapan SDM di sektor kelautan dan perikanan. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Trenggono menyampaikan pentingnya kualitas SDM untuk mengawal program-program prioritas ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) menyiapkan skema kerja sama dengan sejumlah instansi di Korea Selatan (Korsel). 
BERITA TERKAIT: