China Tolak Usulan AS yang Ingin Ubah Kebijakan Investasi dan Perdagangan APEC

Menurut sumber yang mengikuti perkembangan negosiasi tersebut, pembicaraan mengenai usulan kebijakan masalah Investasi itu terus berlanjut pada KTT APEC di San Francisco untuk menemukan kesepakatan di antara 21 negara anggota.

Berita mengenai penolakan China terhadap usulan AS ini muncul setelah pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden China, Xi Jinping, di selatan San Francisco.

Perwakilan Dagang AS, Katherine Tai, menyampaikan harapannya bahwa proposal yang dikenal sebagai "Prinsip San Francisco untuk Mengintegrasikan Inklusivitas dan Keberlanjutan ke dalam Kebijakan Perdagangan dan Investasi" masih bisa diselesaikan.

Katherine Tai mengklaim bahwa upaya tersebut mendapat dukungan dari hampir semua negara, kecuali China, dan menyatakan optimisme bahwa kesepakatan dapat dicapai.

Meskipun detail proposal AS belum sepenuhnya terungkap, pemerintahan Biden mempromosikan konsep bahwa perekonomian APEC harus memberikan peluang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Mereka juga menekankan pentingnya mengintegrasikan tujuan energi bersih dan pengurangan emisi karbon ke dalam kebijakan pembangunan, pertumbuhan, dan perdagangan.

"Perekonomian kita lebih dari sekedar angka. Kebijakan ini terbuat dari manusia, jadi kita perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan perdagangan kita bermanfaat bagi rakyat kita dan bahwa manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh semua orang," kata Tai, seperti dikutip Reuters, Kamis (16/11).

Di tengah perdebatan ini, Tai secara terpisah tengah menegosiasikan pengaturan baja ramah lingkungan dengan Uni Eropa, yang bertujuan untuk merugikan produsen baja China karena tingginya emisi karbon mereka.

Sejauh ini,  juru bicara Kedutaan Besar China di Washington sendiri tidak memberikan tanggapan langsung terhadap keberatan negaranya di KTT APEC, namun mereka menekankan perlunya fokus pada kebutuhan mendesak di kawasan tersebut, serta mewujudkan Visi APEC Putrajaya 2040.

Visi tersebut menyerukan upaya untuk menciptakan lingkungan perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka, adil, tidak diskriminatif, transparan, dan dapat diprediksi.