Berdasarkan data dari Climate Watch, pada 2020 Indonesia menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 1,48 M ton/gigaton atau setara 3,1 persen emisi GRK global. Mayoritas emisi tersebut berasal dari sektor industri dan transportasi.
Guna mengurangi tingginya emisi GRK, pemerintah berkomitmen melakukan preservasi lingkungan, melalui implementasi circular economy, Environmental Social Governance (ESG), mereduksi emisi GRK, dan sepakat mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060.
Dalam konteks ini, BSN sebagai otoritas yang menetapkan standar dan penilaian suatu produk, menekankan perlunya transformasi bisnis yang mengarah pada circular economy ataupun ESG.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sambil mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian dalam negeri.
“Tahun 2023 ini, Badan Standardisasi Nasional (BSN) turut mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emissions melalui penerapan standar dan penilaian kesesuaian,” ungkap Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad dalam acara Pembukaan Bulan Mutu Nasional (BMN) dan Seminar Nasional Standardisasi 2023, Rabu (15/11).
Selain itu, BSN bersama Komite Akreditasi Nasional (KAN) turut berkomitmen mendukung Bursa Karbon Indonesia yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir September lalu.
Melalui penetapan 8 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait isu GRK dan SNI ISO/IEC 17029:2019, BSN berupaya mengakomodasi langkah-langkah konkret dalam menangani perubahan iklim.
Dalam kerangka ini, KAN juga berfokus pada akreditasi Lembaga Verifikasi/Validasi (LVV) GRK, khususnya untuk Nilai Ekonomi Karbon (NEK), sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.
“Tugas KAN memastikan bahwa proses verifikasi atau validasi dilakukan dengan tata cara sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan serta memastikan kompetensi LV/V sesuai dengan persyaratan standar,” jelas Kukuh.
Selain itu, BSN juga turut serta mendukung ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, dengan memberikan layanan pembinaan kepada ratusan UMK produk daerah, serta memberikan sertifikasi SNI.
Serangkaian langkah itu dipaparkan BSN dalam kesempatan Bulan Mutu Nasional (BMN), yang diselenggarakan setiap November, yang digunakan sebagai momentum bagi semua pihak untuk bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik melalui pemantapan infrastruktur mutu.
Harapannya, melalui standardisasi dan penilaian kesesuaian, ekonomi dalam negeri dapat semakin kuat, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, dan menciptakan Indonesia yang lebih hijau dengan penerapan NEK.
Dalam upaya menuju target Net Zero Emissions, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mendorong penerapan standar dan penilaian produk dalam negeri. 
BERITA TERKAIT: