Hal itu disampaikan Menteri Perminyakan Irak Hayan Abdel-Ghani selama kunjungan ke Erbil, ibu kota Kurdistan, semi-otonom Irak pada Minggu (12/11).
Turki menghentikan 450.000 barel per hari (bpd) ekspor utara melalui pipa Irak-Turki mulai 25 Maret setelah putusan arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC).
ICC memerintahkan Ankara untuk membayar ganti rugi kepada Baghdad sekitar 1,5 miliar dolar AS atas ekspor tidak sah yang dilakukan KRG antara tahun 2014 dan 2018.
Selama kunjungan Minggu, Abdel-Ghani dan pejabat tinggi perminyakan federal memulai pertemuan dengan kementerian sumber daya alam KRG dan pejabat senior energi Kurdi untuk membahas hal tersebut.
“Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan semua masalah guna memfasilitasi dimulainya kembali produksi dan ekspor minyak,” kata Abdel-Ghani kepada wartawan di Erbil, seperti dimuat
Al Arabiya.
“Langkah pertama adalah mencapai kesepakatan dengan kawasan dan perusahaan-perusahaan mengenai penyesuaian kontrak mereka agar konsisten dengan konstitusi Irak. Kita bisa mencapai kesepakatan dalam tiga hari," ujarnya.
Pejabat perminyakan pemerintah Irak bertemu dengan perwakilan Asosiasi Industri Perminyakan Kurdistan (APIKUR) untuk pertama kalinya pada Rabu untuk membahas dimulainya kembali aliran minyak ke Turki.
Anggota APIKUR mencakup perusahaan minyak dan gas internasional yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam kontrak hulu minyak atau gas di wilayah Kurdistan Irak, banyak di antaranya harus menghentikan produksi karena penutupan pipa.
BERITA TERKAIT: