Petani Desak Pengesahan RUU Perkelapasawitan

Wakil Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkas­indo) Rino Afrino mendukung RUU Perkelapasawitan segera diundangkan. Keberadaan un­dang-undang ini akan men­egaskan posisi sawit sebagai komoditas strategis nasional.

"Karena menyangkut pen­erimaan negara yang besar dan kesejahteraan masyarakat. Jadi memang industri ini harus dilind­ungi aturan khusus," kata Rino.

Pihaknya optimistis, jika RUU ini diundangkan, maka per­masalahan di tingkat petani akan bisa diselesaikan. Selama ini, kata dia, petani sawit masih saja berkutat pada persoalan tata ruang, sertifikasi, produktivitas tanaman yang rendah, lahan gambut, tata niaga tandan buah segar (TBS), serta kemitraan dengan perusahaan. "Jadi kami dukung RUU Sawit masuk Pro­legnas 2018," tegas Rino.

Anggota Komisi IV DPR Hamdhani mengatakan ada beberapa alasan utama penting­nya dibentuk RUU Perkelapa­sawitan. Selain sebagai komodi­tas strategis nasional yang perlu dilindungi, keberadaan UU ini juga akan melindungi kepentin­gan petani sawit.

"Harus ada payung hukum khusus, hak-hak petani mestinya dilindungi, karena di perkebunan sawit ini tidak hanya dilakukan oleh pengusaha besar, tapi juga ada para petani baik plasma maupun petani mandiri," kata Hamdhani.

Sawit, kata dia, saat ini telah menjadi industri besar yang banyak menyerap sekitar 30 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung. Bah­kan sejak 2016, komoditas ini memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp 260 triliun.

Jumlah ini menempatkan sawit sebagai komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, melam­paui sektor pariwisata, minyak dan gas bumi (migas). Oleh karena itu, lanjut Hamdhani, pe­merintah sebaiknya mendukung RUU ini.

Sebab kalau tidak dibuatkan undang-undang khusus, dia ya­kin, lambat laun industri sawit ini akan tergerus oleh komoditas se­jenis yang dihasilkan oleh negara asing. "Eropa dan Amerika toh juga mati-matian melindungi komoditas rapeseed, bunga ma­tahari, canola dan kedelai mereka. Mereka kan selama ini yang melakukan kampanye negatif terhadap sawit kita," katanya.

Dalam RUU ini juga menga­manatkan badan khusus yang mengatur soal sawit dari hulu hingga hilir. Adanya badan khusus ini, kata dia, akan me­mudahkan pemerintah dalam mengatur industri yang telah terbukti menjadi penopang per­ekonomian nasional ini.

Dalam RUU tersebut, pihaknya akan memperjuangkan adanya dana bagi hasil bagi daerah penghasil sawit. "Saat ini ada 18 provinsi yang menghasilkan sawit. Namun tidak ada dana bagi hasil yang diberikan ke daerah. Harusnya ada dana bagi hasil sebagaimana yang terjadi di sektor migas. Apalagi industri sawit ini sudah melampaui sektor migas. Dana bagi hasil ini untuk pembangunan daerah," katanya.

Hamdhani juga tidak setuju jika RUU ini dinilai overlap­ing dengan Undang-Undang (UU) Perkebunan. Sebab, UU Perkebunan itu mengatur 127 komoditi. Sementara itu, UU ini mengatur khusus tentang kelapa sawit. "Untuk menyelesaikan perkelapasawitan perlu sebuah UU yang sifatnya lex specialis," katanya. ***