Menteri Rini Rombak Dewas Perum Percetakan Negara

Deputi Bidang Usaha Per­tambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sam­purno menerangkan, pergan­tian ini sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri BUMN Selaku Wakil Pemerintah Seba­gai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia No. SK-176/MBU/08/2017 tentang Pemberhentian dan Pengang­katan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia.

"Menteri BUMN mengangkat Semuel Abrijani Pangerapan, se­bagai Anggota Dewan Pengawas Perum PNRI yang saat ini masih menjabat sebagai Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komu­nikasi dan Informatika Republik Indonesia," kata Fajar di Jakarta.

Selain itu, Menteri BUMN juga Memberhentikan dan Men­gangkat kembali Nasrudin seba­gai Anggota Dewan Pengawas Perum PNRI pasca-berakhir masa jabatanya pada tanggal 8 Agustus 2017.

"Pelantikan ini salah satunya dimaksudkan untuk mengisi kekosongan pada anggota De­wan Pengawas pasca selesainya tugas James Pardede sebagai anggota Dewan Pengawas Pe­rum PNRI. Semoga dengan adanya anggota Dewan Penga­was yang baru ini, Perum PNRI dapat dengan cepat mencapai misinya, disamping itu juga pengembangan bisnisnya se­makin kuat, khususnya dalam bidang IT," tegas Fajar.

Dikatakan Fajar, sebagai pe­rusahaan yang pernah menda­pat kepercayaan mencetak uang RI, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia telah men­galami perjalanan sejarah yang panjang.

Sejak proklamasi sampai masa revolusi fisik, Perum PNRI tak hanya mencetak uang rupiah tapi juga mata uang asing. Diantaran­ya uang kertas Gulden Belanda dan uang Jepang hingga 1956.

"PNRI mencetak uang Be­landa dan Jepang sampai tahun 1956 dan pada 1958 mulai bera­lih ke Perum Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia)," kata Direktur Keuangan dan Produksi Perum PNRI Satrijo Sigit Wirjawan.p

Pencetakan mata uang asing tersebut dilakukan sejak 17 Ok­tober 1945. Tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai HUT PNRI.

Sejak pencetakan mata uang beralih ke Perum Peruri, PNRI hanya mencetak berbagai doku­men negara seperti Berita Neg­ara, Tambahan Berita Negara, buku-buku peraturan, baik depar­temen maupun non-departemen, Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara. ***