"Freeport sedang dalam peÂrundingan. Pemerintah harus memikirkan kesiapan ketika Freeport melepas sahamnya. Kita butuh skill dan modal," ujar JK di Jakarta, kemarin.
JK menuturkan, menguasai tambang Freeport tidak berarti harus mengelola sendiri. Perlu kerja sama dengan peÂrusahaan multinasional yang lebih kuat dari perusahaan Indonesia.
"Banyak pengalaman kita mengelola tambang kadang-kadang tidak efisien, jadi tergantung juga kontraknya. Karena itu kontraknya selalu 20 tahun, diperpanjang lagi. ApaÂbila tidak memenuhi syarat, baru kita hentikan," ujarnya.
JK menjelaskan, pengeloÂlaan sumber daya alam IndoÂnesia memang harus berdasarÂkan Pasal 33 Undang-undang Dasar. Tapi, makna dari pasal tersebut harus dilihat dengan baik.
Menurutnya, pasal terseÂbut mengandung pengertian seluruh kekayaan alam harus dikuasai negara. Namun, untuk pengelolaan bukan berarti tidak boleh kerja sama dengan asing. Untuk pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang. Sebagai contoh, tambang nikel dan batubara memerlukan izin dari pemerintah.
Seperti diketahui, pemerinÂtah sedang melakukan negoÂsiasi dengan Freeport memÂbahas kelanjutan kerja sama pengelolaan tambang emas di Timika, Papua. Ada empat poin negosiasi yang dibahas. Yakni mengenai pelepasan saham (divestasi) 51 persen, perpanÂjangan masa operasi, stabilitas investasi, dan pembangunan fasilitas pengolahan serta peÂmurnian mineral (smelter ).
Kemarin, jajaran KementeÂrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Keuangan (KeÂmenkeu) melanjutkan negoÂsiasi dengan petinggi Freeport Indonesia.
Pertemuan digelar di KanÂtor Kementerian ESDM di Jakarta. Mereka yang ikut daÂlam negosiasi, dari pemerintah antara lain Direktur Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot dan perwakilan dari Badan KebiÂjakan Fiskal (BKF) KemenÂkeu. Sedangkan dari Freeport, antara lain Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas dan Direktur Freeport Indonesia Clementino Lamury. Tak ada peserta yang mau membuka suara mengenai hasil negosiasi. Semuanya bungkam. "Tidak boleh ngomong dulu," kata Bambang singkat. ***
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan sejumlah pemikirannya terhadap ambisi Indonesia menguasai mayoriÂtas saham PT Freeport IndoÂnesia. Dia mengingatkan tenÂtang pentingnya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan modal yang cukup. 
BERITA TERKAIT: