Dewan Keluhkan Pencekalan Rini Soemarno

Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan menyebut, hal itu belum bisa dilakukan lantaran pencekalan terhadap ‎Rini belum dicabut.

"Kami sih maunya tanya ke Menteri Rini. Tapi, mau tidak mau kami akan tanyakan masalah itu kepada Menteri Sri Mulyani yang diutus pemerintah mewakili Menteri Rini saat rapat dengan DPR Selasa besok," katanya di Jakarta, Minggu (19/2).

Politisi PKB ini pun menyesalkan pencekalan kepada Menteri Rini yang berlarut-larut. Padahal, akibat pencekalan itu, Komisi VI tidak bisa melakukan pengawasan terhadap segala kinerja BUMN. Menurutnya, pencopotan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang secara sekaligus juga akibat tidak ada pengawasan dari Dewan.

‎"Ketika ada larangan Menteri BUMN Rini Soemarno ke DPR, ada keterbatasan kami (Komisi VI) untuk mengawasi segala keputusan BUMN. Sebenarnya saya sudah usulkan untuk mencabut larangan itu, tapi belum juga dilakukan," sesalnya.

Menurut Nasim, kinerja kedua orang direksi selama ini menunjukkan kemajuan Pertamina. Namun, tanpa sebab dan sepengetahuan Komisi VI, Kementerian BUMN melakukan pencopotan terhadap Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang.

"Selama ini kita bertemu dengan Sri Mulyani sebagai pengganti Bu Rini. Jelas, ada kesulitan untuk mengetahui kinerja perusahaan BUMN, karena kebijakan kan di Bu Rini," tuturnya.

Karenanya, Nasim berharap, pimpinan DPR segera melakukan rapat pleno untuk mencabut pencekalan Menteri Rini. Sebab, selain masalah Dirut Pertamina, masih banyak hal yang harus dibahas. "Rencana holding BUMN misalnya. Banyak anggota dewan yang belum setuju soal itu," tandasnya. [sam]