Pemerintah Kurang Serius Pangkas Ongkos Logistik

Ketua Umum Asosiasi Logis­tik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengungkapkan, banyak pengusaha yang kecewa dengan janji manis pemerintah untuk menurunkan ongkos logistik. Pasalnya, janji tersebut tidak pernah terealisasi.

"Pemerintah selama ini cuma omdo turunkan biaya logistik," ujarnya dalam Focus Group Dis­cussion (FGD) yang bertema­kan "Harga Komoditas Tinggi, Salah Logistik?" yang digelar PT Debindo-ITE di Jakarta, kemarin.

Zaldy mengungkapkan, pe­merintah kerap mengklaim ong­kos logistik telah turun. Namun kenyataannya di lapangan biaya logistik masih tinggi. "Jadi beda apa yang diklaim dengan real­isasi di lapangan," cetusnya.

Zaldy juga menyayangkan, sikap pemerintah yang selalu menyalahkan logistik ketika harga komoditas seperti pangan mahal. Seharusnya, kata Zaldy, pemerintah fokus mengatur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini jadi biang kerok dari permasalahan ongkos logistik.

"Komoditas tinggi lalu salah­kan logistik. Padahal BUMN sekarang ini jadi salah satu biang dari biaya logistik yang tinggi di Indonesia," ucapnya.

Ia mengatakan, beberapa pe­rusahaan pelat merah mulai ancang-ancang akan menaikkan tarif logistik, termasuk biaya pengelolaan (Terminal Handling Charge/THC) dan penyesuaian biaya logistik di bandar udara. "BUMN mulai menaikkan tarif-tarif logistik," ujar dia.

Ia menuturkan, keuntungan be­sar yang kini dikantongi BUMN berasal dari hasil memalak jasa logistik. "BUMN senang, kami susah dari tarif yang tinggi itu. Jadi harusnya keuntungan itu dibatasi," ucap dia.

Zaldy melanjutkan, biaya logistik mahal juga disebabkan infrastruktur transportasi yang belum memadai. Dia menilai, subsidi yang diberikan ke indus­tri pelayaran dan penerbangan sangat tidak tepat.

"Begitu subsidi dicabut, tarif bisa tinggi lagi. Jadi lebih baik pemerintah memperbaiki fasili­tas pelabuhan menjadi bagus se­hingga waktu tunggu tidak lama dan kapal swasta maupun Pelni akan mendapat keuntungan dari fasilitas tersebut," tukasnya.

Ketua Umum ALFI Yukki Nu­grahawan Hanafi mengatakan, tingginya harga komoditas bu­kan salah biaya logistik. "Kunci menurunkan harga komoditas adalah keinginan serius dari pemerintah dalam mengefisiensi biaya logistik," ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah harus serius untuk melakukan efisiensi biaya logistik yang saat ini sebesar 24 persen dari produk domestik bruto (PDB). "Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menurunkan suku bunga yang membebani penyedia jasa dalam mengembangkan usaha," tuturnya.

Meskipun demikian, Yukki juga menjabarkan sejumlah prestasi pemerintah yang berha­sil mengefisiensi biaya logistik. Misalnya, pengiriman kontainer ke Sorong, Papua, pada tujuh tahun lalu sekitar Rp 20 juta, sekarang harganya sudah men­jadi Rp 12 juta. ***