Produsen Menggantungkan Harapan Kepada Sri Mulyani

 
Ketua Umum Gabungan In­dustri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, saat ini belum ada titik temu persentase PPnBM dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Per­gantian pucuk kepemimpinan Menkeu dari Bambang Brod­jonegoro kepada Sri Mulyani Indrawati menjadi momentum yang tepat untuk merealisasikan itu," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, pengusaha hanya meminta pengurangan PPnBM sedan dari 30 persen menjadi 10 persen saja. Tujuannya ada­lah agar harga jual sedan lebih murah, yang menyebabkan per­mintaan di dalam dan luar negeri meningkat.

Ia mengakui, bahwa peruba­han struktur pajak memerlukan waktu yang cukup lama da­lam pengkajiannya. Sehingga Gaikindo akan menunggu Ke­menkeu membuka komunikasi terkait hal ini. "Intinya kami tetap di 10 persen," tegasnya.

Pergantian pucuk pimpinan di Kemenkeu malah membuat proses negosiasi semakin tidak jelas jika tidak segera dibi­carakan. "PPnBM sedang kami bicarakan karena belum ada kejelasan," katanya.

Yohannes pesimis, keputusan pengurangan PPnBM sedan bisa selesai tahun ini. Untuk memangkas PPnBM sedan, dia akan kembali mendekati Menteri Perindustrian yang baru, Air­langga Hartarto guna membantu mendorong usulan tersebut kepada Sri Mulyani.

"Bapak angkat dari Gaikindo itu kan Kementerian Perindus­trian (Kemenperin), jadi kami mau tidak mau harus melaku­kan pendekatan ulang setelah pak Saleh Husin dicopot," katanya.

Dalam waktu dekat, Gaikindo akan menghadap Menteri Per­industrian Airlangga Hartarto untuk membasas PPnBM sedan ini. Pihaknya optimis, Airlangga akan mendukung Gaikindo. "Dia pengalaman di bidang industri. Jadi paham yang dihadapi indus­tri. Dirjennya juga masih sama (kemenperin)," tukasnya.

Ketua III Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Rizwan Alamsyah mengatakan, walaupun ada per­gantian menteri, pihaknya akan terus meminta pajak sedan agar bisa diturunkan.

"Semua sudah dimasukkan, tinggal proses saja semuanya. Itu kan sebenarnya hanya melanjut­kan saja. Pergantian bukan be­rarti berarti tak jadi, sebetulnya hanya dilanjutkan saja. Tetap berjalan," ujar Rizwan.

Skema penurunan pajak terse­but akan mirip dengan pajak yang dikenakan pada mobil jenis MPV. Namun masih ada kendala dengan Kementerian Keuangan, Gaikindo harus membuktikan dengan adanya pengurangan pajak tersebut pemerintah akan mendapatkan pemasukan yang lebih baik.

"Rencananya begitu, keingi­nan kami seperti itu (pajak MPV). Sebenarnya kalau ke Ke­menperin tidak terlalu masalah. Tapi Kementerian Keuangan kami masih harus membuktikan kalau pemerintah akan menda­patkan pemasukan yang baik," ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah masih mempertimbangkan stabilitas atau keseimbangan dalam hal penerimaan negara sebelum memberikan keputu­san terkait permintaan dunia usaha untuk menurunkan PP­nBM sedan dari 30 persen menjadi 10 persen.

Setidaknya ada empat per­timbangan Kemenkeu sebelum memberi keputusan terkait per­mintaan tersebut. Yaitu kes­eimbangan pembebasan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan yang berpenghasi­lan tinggi, pengendalian pola konsumsi barang mewah, per­lindungan produsen kecil, dan penerimaan negara.

Kemenkeu sendiri telah mem­berikan keringanan pajak untuk pengembangan industri otomo­tif, yakni melalui penghapusan PPnBM untuk kendaraan low cost green car (LCGC). Alhasil, harga jual kendaraan ini lebih terjangkau.

Sebelumnya, Direktur Pera­turan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Irawan menga­takan, pemerintah masih per­lu menganalisa dampak dari penerapan pemangkasan pajak mobil sedan yang lebih rendah terhadap penerimaan negara dan manfaatnya bagi industri otomotif.

"Kami juga dukung kalau industri tumbuh, tenaga kerja juga terserap. Tapi kan harus seimbang nih antara kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara (APBN) dengan industri," tuturnya. ***