Momentum Hijrah dari Bangsa Konsumen ke Pencipta Peradaban

Selama lebih dari tiga belas tahun berdakwah di Mekkah, Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi penghinaan, boikot ekonomi, penyiksaan, hingga ancaman pembunuhan. Namun beliau tidak menyerah kepada keadaan dan tidak menghabiskan energi untuk mengutuk pihak yang memusuhinya. Ketika peluang terbuka melalui Yatsrib, beliau berhijrah dengan perencanaan yang matang, strategi yang cermat, dan keyakinan yang kuat kepada Allah SWT. 

Setelah tiba di Madinah, beliau tidak larut dalam masa lalu, melainkan fokus membangun masa depan. Kaum Muhajirin dan Anshar dipersaudarakan, kehidupan sosial diperkuat, ekonomi dikembangkan, keamanan dijaga, dan keadilan ditegakkan. Dari sana lahir sebuah masyarakat yang kemudian berkembang menjadi peradaban besar.

Pelajaran utama dari hijrah adalah bahwa kemajuan tidak lahir dari keluhan dan kemarahan, melainkan dari kemampuan mengubah tantangan menjadi peluang dan perbedaan menjadi kekuatan. Pertanyaannya, apakah Indonesia memiliki keberanian yang sama untuk berhijrah sebagai bangsa?

Indonesia saat ini berada pada persimpangan sejarah yang menentukan. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, bonus demografi, dan posisi geografis yang strategis. Namun dunia sedang berubah sangat cepat. Persaingan global tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki sumber daya alam terbanyak, tetapi oleh siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, kecerdasan buatan, industri maju, dan kemampuan menciptakan nilai tambah.

Karena itu Indonesia membutuhkan hijrah sebagai bangsa. Hijrah dari budaya saling menyalahkan menuju budaya mencari solusi. Hijrah dari ketergantungan menuju kemandirian. Hijrah dari mentalitas penonton menuju mentalitas pelaku. Hijrah dari kebanggaan sebagai pasar menuju kebanggaan sebagai pencipta.

Hijrah tersebut harus dimulai dari cara memandang kekuasaan. Pemerintah perlu terus memperkuat orientasinya sebagai pelayan rakyat. Paradigma "daulat tuanku" harus berubah menjadi "daulat rakyatku". Kekuasaan bukanlah fasilitas untuk dilayani, melainkan amanah untuk melayani. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan banyaknya pujian, tetapi sejauh mana rakyat merasakan manfaat nyata melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, keadilan, dan kesejahteraan yang lebih baik.

Di sisi lain, rakyat juga perlu berhijrah dalam menyikapi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, tetapi harus bertujuan memperbaiki keadaan, bukan sekadar mengutuk. Sebagai bangsa yang religius, rakyat perlu mendoakan para pemimpinnya agar diberi kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan kerendahan hati dalam menjalankan amanah.

Dunia usaha pun harus ikut berhijrah. Sudah saatnya orientasi bisnis berkembang dari sekadar memperkaya diri menjadi memperkaya bangsa. Keberhasilan perusahaan seharusnya tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun hijrah ekonomi Indonesia tidak boleh berhenti di situ. Terlalu lama Indonesia merasa cukup menjadi pemasok bahan mentah bagi dunia. Berbagai hasil tambang, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya diekspor dengan nilai tambah rendah, sementara keuntungan terbesar dinikmati pihak yang menguasai teknologi, riset, manufaktur, dan pemasaran global.

Mentalitas inilah yang harus ditinggalkan. Kekayaan alam hanyalah modal awal, bukan tujuan akhir. Kemakmuran sejati lahir dari kemampuan mengolah dan menciptakan nilai tambah. Karena itu Indonesia harus berhijrah dari bangsa konsumen teknologi menjadi bangsa produsen teknologi, dari pembeli teknologi menjadi pengembang teknologi, dan dari pengguna inovasi menjadi pencipta inovasi.

Hilirisasi harus menjadi pintu masuk menuju industrialisasi dan penguasaan teknologi. Nikel tidak cukup hanya menjadi bahan baku baterai; Indonesia harus menguasai teknologi baterainya. Kekayaan laut harus melahirkan industri maritim modern. Kekayaan pertanian harus melahirkan teknologi pertanian dan industri pangan berdaya saing global. Masa depan Indonesia tidak dapat dibangun hanya dengan mengekspor isi perut bumi, tetapi dengan mengekspor kecerdasan, kreativitas, inovasi, dan teknologi.

Belakangan ini kita juga mendengar berbagai komentar dari sebagian kalangan di negara-negara besar maupun negara-negara ekonomi regional yang memandang Indonesia dengan sebelah mata. Ada yang meragukan kualitas sumber daya manusia kita dan ada yang menganggap Indonesia hanya akan menjadi pasar besar atau pemasok bahan mentah.

Sebagai bangsa, kita tidak perlu kecil hati dan tidak perlu marah-marah. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa besar tidak lahir karena sibuk membalas ejekan, tetapi karena fokus membangun kemampuan dirinya. Jawaban terbaik terhadap keraguan pihak lain bukanlah kemarahan, melainkan prestasi. Jika ada yang meragukan daya saing Indonesia, mari kita buktikan melalui pendidikan yang lebih baik, riset yang lebih kuat, industri yang lebih maju, teknologi yang lebih mandiri, dan karakter bangsa yang lebih produktif.

Perjalanan menuju Indonesia yang lebih maju juga membutuhkan stabilitas dan rasa aman. Karena itu TNI dan Polri harus terus memperkuat profesionalisme, integritas, serta pengabdiannya kepada rakyat dan negara sebagai fondasi pembangunan nasional.

Bagi umat Islam, hijrah harus diwujudkan dalam pendalaman iman dan penyempurnaan akhlak. Semakin tinggi keimanan, semakin besar pula ketawadhuan dan kepedulian kepada sesama. Dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan gotong royong menjadi bagian penting dari ketahanan sosial bangsa.

Pelajaran hijrah yang tidak kalah penting adalah kemampuan mengelola keberagaman menjadi kekuatan nasional. Indonesia dibangun oleh ratusan suku, budaya, bahasa, profesi dan agama yang berbeda. Keragaman ini bukan kelemahan, melainkan kekayaan yang harus dikelola dengan bijaksana.

Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah tiang pancang beton bertulang. Pasir, semen, air, kerikil, baja tulangan, dan zat aditif memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi untuk membentuk struktur yang kokoh. Tidak ada satu unsur pun yang mampu berdiri sendiri. Demikian pula Indonesia. Petani, nelayan, buruh, guru, ulama, akademisi, pengusaha, birokrat, TNI, Polri, ilmuwan, insinyur, pekerja kreatif, dan generasi muda adalah bagian dari kekuatan bangsa. Sementara Pancasila, gotong royong, integritas, nasionalisme, ilmu pengetahuan, dan keimanan menjadi perekat yang menyatukan semuanya.

Karena itu, semangat hijrah pada 1 Muharram harus menjadi momentum membangun kebanggaan nasional yang sehat. Proud of Indonesia bukan sekadar slogan, melainkan keyakinan bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri, menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan menjadi pemain penting dalam percaturan dunia. Kemandirian Indonesia bukan berarti menutup diri dari kerja sama internasional, tetapi memastikan bahwa setiap kerja sama memberikan manfaat yang adil bagi kepentingan nasional.

Sudah saatnya seluruh elemen bangsa bahu-membahu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan kepentingan asing yang tidak selalu sejalan dengan masa depan Indonesia. Kita tidak perlu membenci bangsa lain untuk mencintai negeri sendiri. Yang kita perlukan adalah keberanian, kepercayaan diri, persatuan, dan kerja nyata untuk membangun kejayaan Indonesia.

Makna terdalam 1 Muharram bagi Indonesia hari ini adalah keberanian untuk berhijrah dari bangsa konsumen menjadi bangsa produsen, dari bangsa pembeli menjadi bangsa pencipta, dari bangsa pengguna menjadi bangsa inovator, dan dari bangsa yang hanya menikmati peradaban menjadi bangsa yang turut membangun peradaban.

Jika seluruh elemen bangsa mampu bergerak dalam semangat hijrah yang sama, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam, tetapi juga sebagai bangsa yang mampu melahirkan inovasi, teknologi, kemakmuran, dan peradaban yang membanggakan dunia.

Itulah hijrah besar yang layak diperjuangkan pada 1 Muharram 1448 Hijriah: hijrah dari bangsa konsumen menjadi bangsa pencipta peradaban.


*Penulis adalah Ketua Bidang Kebijakan Nasional IA-ITB dan Mahasiswa Magister Komunikasi Krisis Universitas Pancasila