Menhub Jonan: Bandara Sorong Kalau Dikomersialkan Pasti Teriak Orang

Belum lagi menghitung jumlah bandara se-Indonesia yang saat ini tahap perbaikan hingga 2019 mendatang. Merujuk data Kementerian Perhubungan, setidaknya ada 245 bandara aktif baik yang dikelola secara komersil oleh Angkasa Pura, Pemerintah Daerah maupun Kemenhub itu sendiri sebanyak 190 unit. "Tahun lalu 110 bandara diperbaiki," kata Jonan mengawali perbincangan santai dengan wartawan senior Rakyat Merdeka dan wartawan Kantor Berita Politik RMOL di rumah dinasnya, Komplek Widya Chandra, Jakarta, belum lama ini.

Dari sisi pendapatan, menurut Jonan, sebetulnya tidak semua bandara bisa dikelola secara komersil. Misalnya, bandara Sorong di Papua yang rencananya diresmikan akhir bulan April ini.

"Bandara Sorong, kalau itu diterapkan komersial pasti teriak orang, karena apa? kargonya mahal, naik harganya kan, airport tax mungkin naik, pelayanan cashnya naik," jelas Jonan sembari menunjuk video dan foto kondisi beberapa bandara serta pelabuhan yang sudah mengalami rehabilitasi.

Tampak pada tayangan sebuah video yang diperlihatkan Jonan melalui slide proyektor, wujud bandara Wamena di Papua kini dengan fasilitas standar internasional mulai dari kursi yang diklaimnya mirip seperti di Fransisco (Amerika Serikat), toilet hingga loket check in untuk calon penumpang. Pada tayangan berikut, muncul gambar kondisi bandara Wamena setahun lalu sebelum direhab yang sangat jauh berbeda alias apa adanya. Di akhir 2015 lalu, bandara yang menghubungkan wilayah Jayawijaya dengan Jayapura dan kabupaten pemakaran lainnya di Papua itu diresmikan oleh Presiden Jokowi. Satu lagi bandar udara Kaimana.

Ia bisa memahami orang-orang Papua marah karena merasa terkucilkan. Kemudahan transportasi dengan 'dunia luar' sudah dinanti lama oleh mereka.

Kata Jonan, selayaknya memang negara hadir bagi warganya dari Sabang sampai merauke.

Namun Jonan pun menekankan, komersial tidaknya pengelolaan sebuah bandara sangat tergantung ekonomi rakyat daerah bersangkutan. Sebagai contoh, di wilayah Sulawesi dengan jumlah bandaranya mencapai belasan unit tapi yang dikelola PT Angkasa Pura 1 (Persero) hanya dua, yakni di Manado dan Makassar.

"Lainnya semua Kementerian Perhubungan misalnya di Palu, Kendari, Gorontalo ini ibukota provinsi, terus di Sulawesi Barat. Nah itu dikelola Kementerian Perhubungan karena kita menganggap daerah lainnya belum tumbuh. Misalnya lagi Wakatobi, Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe," terang Jonan.

Tanah Papua memiliki 54 unit bandara. Namun hanya bandar udara internasional Frans Kaisiepo di Kabupaten Biak Numfor, menjadi satu-satunya bandara yang dikelola secara komersil oleh AP 1. Sayangnya, tidak terurus baik.

"Kalau komersial, pendapatan sedikit ya sudah akhirnya berantakan, ini nggak bisa. Bandara ini mau kemana?" kritiknya.

Karena itulah, ia pernah menyarankan kepada Direktur Utama AP I, Sulistyo Wimbo Hardjito agar Bandara Frans Kaisiepo sebaiknya diambih alih pemerintah pusat.

"Saya sudah bilang pak Wimbo kalau kamu nggak bisa tolong dikembalikan saja. Dia bilang saya minta waktu," ulas direktur utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) selama dua periode tersebut.

Kemudian untuk angkutan laut, masih kata Jonan, data Kementerian Perhubungan keseluruhan berjumlah 1.241 unit pelabuhan. Sebanyak 112 unit di antaranya di bawah kendali Pelabuhan Indonesia sisanya 1.129 unit milik Kementerian Perhubungan. Namun ia belum dapat memastikan lagi jumlah pelabuhan yang memberi keuntungan.

"Begini kalau untung itu dikelola komersil, saya tidak tahu, mungkin kira-kira 50 (pelabuhan)," ucapnya.

Terakhir untuk angkutan darat, ia menghitung ada 140 terminal bus tipe A seluruh Indonesia dan akan diambil alih Kemenhub atas perintah UU 23/2014. Batas waktunya hingga akhir tahun 2016 ini.

Diakuinya memang ada beberapa kepala daerah keberatan dengan keputusan ambil alih ini. Meski ada juga kepala daerah yang senang. Seperti sikap yang ditunjukkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dengan berkirim surat ke Presiden Jokowi meminta agar terminal Bunguarsih tetap dikelola daerahnya.

"Presiden belum jawab, saya diam," ucap Jonan tanpa merinci isi surat dimaksud.

Begitu pun permintaan Pemprov Jawa Timur terkait pengelolaan terminal Jembatan Timbang. "Sebenarnya saya juga heran kok tetap ngotot, karena apa? kalau ini diserahkan ke pemerintah pusat kan tidak bisa dibawa pulang. Terminalnya itu kan tidak bisa dibawa pulang," kata Jonan agak berseloroh.

Hemat Jonan, Pemda sebaiknya tak usah ngotot karena jika dikalkulasi biaya pengurusan terminal lebih besar ketimbang penerimaannya. Jika diambil Kemenhub, praktis melonggarkan APBD yang notabene bisa dimanfaatkan Pemda untuk kegiatan lain.
 
"Makanya saya tidak mengerti dipertahankan ada apanya ini barang (terminal)," cetus Jonan yang kelahiran Singapura, 21 Juni 1963 silam.[wid]