Banggar DPR Dorong Skema Insentif Baru untuk Selamatkan Kelas Menengah

Permintaan tersebut mengemuka dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal, Defisit, dan Pembiayaan Rancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Rabu, 17 Juni 2026. 

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyoroti penyusutan jumlah kelas menengah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Menurutnya, diperlukan kebijakan afirmatif agar kelompok menengah bawah mampu meningkatkan pendapatan dan tidak semakin tertinggal.

"Oleh sebab itu pemerintah perlu memberikan program dan kebijakan afirmasi kepada menengah bawah agar pendapatan menengah bawah tidak kalah akseleratifnya dengan golongan menengah atas. Langkah ini untuk memperbaiki jurang kesenjangan sosial yang masih lebar," ujarnya.

Senada, Anggota Banggar Marwan Cik Asan mengingatkan bahwa kelas menengah merupakan penopang utama konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kelompok tersebut agar target pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen dapat tercapai.

Menanggapi hal itu, pemerintah menyatakan sependapat bahwa penguatan kelas menengah menjadi salah satu prioritas kebijakan.

Pemerintah menyebut berbagai insentif yang telah diberikan antara lain PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPN rumah hingga Rp2 miliar, relaksasi PPh final UMKM, serta penciptaan lapangan kerja melalui sejumlah program prioritas.

Meski demikian, Banggar menilai dukungan terhadap kelas menengah perlu diperkuat melalui skema kebijakan yang lebih komprehensif di luar insentif perpajakan.

"Kita mempertegas tentang skema dukungan untuk kelas menengah. Tidak hanya menyangkut insentif perpajakan, tetapi ada satu rumusan skema insentif di luar rumusan insentif perpajakan untuk kelas menengah," kata Said.