Pemerintah, Jangan Korbankan Inalum

LAPORAN:

Jumat, 21 November 2014, 20:15 WIB

jusuf kalla/net

Pengamat ekonomi-politik dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng mengatakan, tidak menutup kemungkinan keinginan kuat dari pemerintah agar PLN meminta pasokan listrik hingga sebesar 210 MW kepada Inalum, karena adanya kaitannya dengan bisnis Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dan keluarganya.

BERITA TERKAIT:

Menurut Salamuddin, potret kegagalan pasokan listrik di Sumatera Utara tidak lepas dari tanggung jawab JK, dan keterlibatan keluarganya dalam bisnis listrik di sana.

"Seharusnya JK malu dengan semua permasalahan yang menimpa masyarakat Sumut sekarang," kata Salamuddin di Jakarta, Jumat (21/11).

Pernyataan Salamuddin ini menanggapi bocoran surat yang ditandatangani Menteri BUMN Rini Sumarno terkait "nasib" Inalum. Dalam surat yang berisi perihal pemanfaatan energi listrik PT Inalum oleh PT PLN tersebut terdapat kebijakan agar Inalum memasok listriknya sebesar 210 MW ke PLN. Disebutkan pula bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan dari Wapres JK.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah agar segera mencari solusi atas persoalan listrik tersebut. Pemerintah kata dia, tidak boleh cari jalan pintas dengan mengorbankan PT Inalum untuk mengatasinya.

"Masalah listrik Inalum dan PLN mestinya negara membangun inftastruktur dalam rangka mendorong industrialisasi termasuk industri pengelolaan alumunium, tapi yang terjadi kebalik perusahaan industri dipaksa untuk menyediakan listrik untuk masyarakat," tegasnya.

Lebih jauh, Salamuddin membeberkan tentang latar belakang JK yang merupakan sosok pengusaha.

"Wakil presiden Jusuf Kalla memang berlatar belakang saudagar, sama juga dengan Presiden Jokowi. JK memiliki perusahaan yang bergerak di bidang energi yang bertebaran di seantero Indonesia. Demikian pula dalam bisnis listrik," paparnya.

Konon, lanjut dia, JK Inc. juga memiliki perusahaan listrik di Sumatera Utara PLTA Asahan III.[wid]