Sebuah gerakan kolaboratif berskala nasional melalui Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan resmi diperkuat untuk menjembatani berbagai sektor demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Digagas oleh Forum Zakat (FOZ), Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI), MSF hadir sebagai jawaban atas tantangan fragmentasi kelembagaan di Indonesia.
Sekretaris Umum FOZ, Udhi Tri Kurniawan mengatakan, skema transisi yang digagas oleh MSF bukanlah perkara yang mudah, namun menjadi keharusan di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini.
"MSF menggagas skema yang sebenarnya tidak mudah, tapi kita harus lakukan dan implementasikan. Dengan kondisi yang sekarang, maka permasalahan kemiskinan bukan hanya bahasan diskusi di atas kertas, namun juga penyelesaian yang konkret," tegas Udhi keterangan tertulis, Jumat 3 Juli 2026.
Sementara Direktur Eksekutif PFI, Rully Amrullah, memaparkan bahwa potret sosiologis Indonesia saat ini masih dipenuhi tantangan besar di tingkat akar rumput.
Berdasarkan data makro, terdapat sekitar 10.467 desa sangat tertinggal, puluhan ribu desa rawan bencana, serta mayoritas desa yang belum mandiri secara ekonomi dan fasilitas kesehatan.
Namun di balik tantangan tersebut, desa menyimpan potensi yang sangat besar. MSF mencatat ada 49% populasi masyarakat yang menetap di desa, perputaran Dana Desa yang mencapai Rp71 triliun, serta keberadaan 146.876 industri kecil dan mikro.
"Potensi-potensi besar inilah yang berusaha kami jahit melalui kolaborasi lintas sektor antara FOZ, PFI, HFI, PSI Agro, dan Global Compact, baik dalam aspek pendanaan, riset, hingga implementasi," ujar Rully.
MSF sendiri menerapkan strategi co-creation (ko-kreasi) program yang berbasis pada temuan masalah di lapangan dan diselaraskan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Melalui sinergi kokoh Multi-Stakeholder Forum (MSF) serta sokongan portofolio program dari lembaga zakat, gerakan filantropi Indonesia kini optimis dapat memperluas jangkauan manfaat.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih terintegrasi. Menempatkan isu ini sebagai agenda prioritas nasional pada tahun 2026, pemerintah tidak lagi bergerak sendiri. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: