Perlu Strategi Simultan Untuk Kurangi Impor Non Migas

Kepala Badan Pengkajian Ke­bijakan, Iklim dan Mutu In­dustri (BPKIMI) Kementerian Per­in­dustrian (Kemenperin) Arryan­to Sa­gala mengatakan, secara umum ada tiga hal yang meng­gan­jal perkembangan industri pen­dukung di dalam negeri.

“Industri pendukung harus dikembangkan mulai dari per­pajakan, infrastruktur dan ba­gai­mana memancing alih tek­no­logi,” kata dia.

Misalnya soal pajak, kata Arr­yan­to,  di mana industri gal­a­ngan kapal meminta pengha­pu­san pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk impor kom­ponen kapal 15 persen. Ka­lau perlu perpajakan ini dihapus sampai ke industri komponen tier pertama.

Kemenperin mencatat, terdapat 86 barang yang impornya perlu dipantau lantaran memiliki ke­cen­derungan pertumbuhan vo­lu­me di atas 30 persen dengan nilai le­bih dari 10 juta dolar AS.

Sementara produsen furnitur mebel dan kerajinan menyatakan 12 persen kebutuhan barang penunjang masih impor. Seperti cat untuk finishing, bahan kulit per­mukaan sofa, engsel dan kom­ponen lain. Pasalnya harga kom­po­nen impor lebih murah dari­pada produk lokal.

Berbeda dengan galangan ka­pal dan furnitur, industri oto­motif dan elektronik bisa mem­peroleh suplai komponen dari da­lam negeri. Tapi komponen utama pro­duk bersangkutan tetap di­kuasai produsen.

Dirjen Industri Unggulan Ber­basis Teknologi Tinggi  Ke­men­perin Budi Darmadi menya­takan, saat ini bahan baku yang baru bisa dipenuhi dari dalam negeri adalah bahan baku plastik untuk produk elektronik. Tapi kom­po­nen utama serupa chip­set tetap di­suplai dari produsen.

Sementara untuk kendaraan bermotor pada umumnya mesin te­tap dibeli dari luar negeri.

“Sebetulnya juga ada peru­bahan pola produksi industri se­jalan dengan perdagangan be­­bas, tak semua bisa dipro­duk­si da­lam negeri. Ada sistem sa­ling pa­s­ok antar negara,” ka­ta Budi. ***

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google