Kasus Impor Daging, KPPU Dukung BPK

Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Nawir Messi mengatakan, te­muan BPK dengan hasil penye­lidikan KPPU  sama.  

“Objek yang kami duga terjadi pelanggaran sama, bahkan para pelakunya juga sama. Yang ber­beda, BPK meninjau dari sisi ada atau tidaknya pelanggaran pe­nya­lagunaan kewenangan. Se­dang­kan kami melihat dari prak­tik persaingan usahanya,” kata Nawir kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Nawir menyesalkan sikap Ke­mentan mengelak dari hasil pe­merik­saan BPK. Sebab, menu­rutnya indikasi terjadi pelang­ga­ran da­lam praktik impor daging cukup kuat.

“Seharusnya Kemen­tan tidak reaksioner dan fokus saja mela­ku­kan pembe­nahan. Kalau mau melakukan pembelaan nanti saja di pengadilan,” tegas Nawir.

“Pada bulan Mei,  hasil penye­lidikan akan kami tingkatkan ke penyidikan. Nanti Kementan bisa ngomong di Pengadilan,” im­buhnya.

Kenapa bulan Mei? Nawir men­­jawab, pemeriksaan terha­dap 22 importir yang diduga me­laku­kan praktik kecurangan belum se­lesai. Selain  itu,  saat ini pihak­nya belum selesai  mem­verifikasi bukti-buktinya.

BPK lima hari lalu me­nyam­paikan lagi hasil pemerik­sa­an­nya tentang pengendalian impor da­ging dan program Swa­semba­da tahun 2010-2012. Ha­sil audit me-ngungkap, 14.634 dokumen pem­be­ri­ta­huan impor barang (PIB) 2010-2011 diketahui ada  ma­­salah. Impor daging dilaku­kan tanpa didasari perhitungan yang jelas. Akibatnya, impor da­ging yang di­lakukan melebihi dari target yang ditentu­kan Ke­mentan.

Misalnya tahun 2011, kebutu­han konsumsi daging mencapai 351,9 ribu ton. Produksi lokal 316,1 ribu ton.Seharusnya impor untuk menutup kekurangan cu­kup 35,8 ribu ton. Tapi yang terjadi, realisasi impor men­capai 102,9 ribu ton.

Kasus serupa terjadi tahun 2012. Anggota BPK Ali Masykur Musa menilai, telah terjadi abuse of power.  Sebab, kebijakan pe­nen­­tuan kebutuhan sampai izin impor dilakukan Mentan.

Mentan Suswono keberatan  dengan hasil audit  BPK tersebut. Dia menilai, data yang dijadikan da­sar pemeriksaan BPK kurang tepat. Sebab, data yang dipakai se­bagai dasar pemeriksaan ada­lah roadmap awal tahun 2010  yang belum mengacu pada hasil sensus ternak tahun 2011.

Sedangkan data realisasi impor tahun 2010 dan 2011, dinilainya  diambil dari Bea Cukai yang se­jauh ini masih dalam proses har­monisasi dengan sis­tem penda­taan di Badan Ka­ran­tina.

Dia juga keberatan dibi­lang kuota impor ditentukan diri­nya. kata Suswono, yang menen­tu­kan kuota periode tahun 2010 sam­pai September 2011 adalah  Dirjen Pe­terna­kan dan Kesehatan Hewan.

Bila KPPU membela temuan BPK, Asosiasi Pengusaha Impor­tir Daging Indonesia (Aspidi) Thomas Sembiring membela Ke­mentan. Dia meragukan hasil au­dit lembaga yang dipim­pin Hadi Poernomo tersebut.

“Data BPK itu pakai data yang mana? Saya lihat datanya masih simpang siur,” kata Thomas.

Dia mempertanyakan kebena­ran temuan BPK yang disam­paikan awal bulan yang me­ne­mukan ada praktik impor tanpa melalui prosedur ka­rantina. 

“Saya sudah tanya ke karan­tina, semua prosedur sudah clear,” kata Thomas kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Thomas juga mempertanyakan temuan BPK tentang adanya dugaan pemalsuan surat perse­tujuan impor. Dia yakin pengu­saha tergabung dalam aso­siasinya taat aturan.

“Kami tidak mau ambil risiko. Kami taat dengan aturan baik dokumen maupun persyaratan impor,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google