Pecat Dirut SHS, Dahlan Minta BUMN Tak Main Proyek Kementan

Hal itu disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan, terkait de­ngan pencopotan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (SHS) Ka­harudin karena dijadi­kan ter­sangka dugaan korupsi oleh Ke­jaksaan Agung (Kejagung).

Dalam kasus tersebut, diduga terjadi penyimpangan penyaluran bibit hibrida di sejumlah daerah oleh PT Sang Hyang Seri dari Ke­men­tan yang ditaksir sampai ra­tusan miliar rupiah.

“Saya mencopot Dirut PT Sang Hyang Seri karena dia dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan Agung,” ujar Dahlan di kantor­nya, kemarin.

Dahlan menyebut peng­ganti Dirut PT SHS adalah Asis­ten Deputi Pembinaan Ke­mitraan dan Bina Lingkungan Ke­men­terian BUMN Upik Ro­salina Wasrin.

Bekas Dirut PLN itu menga­takan, sedari awal pihaknya su­dah memperingati PT SHS untuk tidak terus bergantung dengan proyek-proyek maupun tender dari Kementan.

Dahlan menjelaskan, meskipun PT SHS memperoleh tender dari Kementan, sebetulnya kedua BUMN tersebut mengeluh ka­re­na tender-tender yang diikuti itu dirasakan sering menjadi korban.

Saat ini PT SHS menekuni ce­tak sawah baru. Di mana 100 ribu sawah baru itu nilainya mencapai triliunan. “Saya lebih memilih meng­hindari tender-tender seperti itu dari pada makan hati,” tegas Dahlan.

Hal senada disampaikan ke PT Pertani. Dahlan meminta Per­tani tidak mencari bisnis yang ter­kait Kementan. Sebab, Ke­men­tan te­rus disoroti terkait pengadaan benih dan pupuk.

Menurut dia, Pertani tidak per­lu mengandalkan proyek dari Ke­mentan, karena telah mene­mukan cara untuk pengadaan mesin-me­sin pengering gabah sebanyak 100 unit.  

“Dirut Pertani mene­mu­kan cara, yakni mengadakan me­sin-mesin pengering gabah yang ti­dak usah tender dan me­ma­kan anggaran APBN (Ang­ga­ran Pen­dapatan dan Belanja Ne­gara),” jelasnya.

Bekas Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menam­bah­kan, dengan terbongkarnya se­jumlah kasus penyelewengan pe­nga­daan bahan pangan bisa men­jadi momentum perusahaan un­tuk bersih-bersih. “Semua ka­sus korupsi dan dugaan penye­lewe­ngan harus dibuka,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga mendukung langkah Dah­lan yang memerintahkan kepada BUMN bidang pertanian tidak be­r­main proyek di Kementan. “Sa­ya dukung, itu bagus,” katanya.

Menurut Viva, Kementerian BUMN memang harus meng­awal pe­rusahaan di bawahnya agar ti­dak terjadi kongkalikong dalam berbagai proyek. Karena itu, jika ada BUMN yang tetap melaku­kan kongkalikong dengan Ke­men­terian lain dalam men­da­patkan proyek, harus diberikan sanksi tegas.

“Ini penting untuk menye­hatkan BUMN itu sendiri,” ujar Viva.

Wakil Ketua Pusat Pelaporan Ana­lisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso meng­ingatkan kepada para pengambil ke­bijakan untuk tidak coba-coba mela­kukan korupsi. Sebab, saat ini sudah ada PPATK.

“Jangan coba-coba korupsi, sembunyi di manapun ketahuan (transaksi),” tegasnya saat diskusi mengurai kompleksitas akses pembiayaan bagi petani di kantor PT Pertani, kemarin.

Sekretaris Perusahaan PT Per­tani Eko Budianto menga­ta­kan, pihaknya akan mengikuti se­mua kebijakan pemerintah. Menurut dia, saat ini pendapatan perseroan 60 persennya diperoleh dari pro­yek dan sisanya dari free market.

Menurut Eko, pihaknya baru iku­tan proyek di Kementan pada 2008. “Sebelumnya kita banyak di free market, seperti perke­bu­nan dan dan hortikultura,” kata­nya kepada Rakyat Merdeka.

Eko mengatakan, proyek-pro­yek yang selama ini didapat dari Kementan adalah benih dan pu­puk. Ke depan, pihaknya juga di­tu­gaskan untuk mengem­bang­kan industri hilir. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google