Kementan Nggak Perlu Cawe-cawe Kuota Impor

Menurut Sekjen Asosiasi Pe­ngusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani, idealnya urus­an penentuan kuota im­por da­ging diserahkan kepada Ke­men­perin dan Kemen­dag sa­ja.

“Mekanismenya bisa le­wat rapat koordinasi di Ke­men­ko Per­ekonomian,” katanya kepada  Rak­yat Mer­deka, kemarin.

Menurutnya, gara-gara selama ini Kementan ikut menentukan jum­lah kuota impor, kepentingan kon­sumen dan industri terbeng­kalai. Sebab, Kementan lebih ber­pihak kepada peternak. Akibat­nya, harga daging tak terjang­kau.

“Kesibukan Kementan ikut ca­we-cawe menentukan kuota im­­por daging juga membuat me­reka tidak fokus meningkatkan pro­duksi daging sapi. Padahal,  seba­gai kementerian teknis sudah semestinya mereka fokus pada tugas pokoknya,” kritik Franky.

Franky tak yakin masalah kuo­ta impor bisa tuntas jika Ke­men­tan masih melakukan kerja ganda. “Yang di­pegang Ke­mentan saat ini adalah data sen­sus sapi. Tapi, apakah Kemen­tan me­nge­tahui secara pasti ke­bu­tuhan industri dan rumah tangga,” tanya Franky.

Apindo memproyeksi, kebu­tu­han daging tahun ini akan naik 10 persen. “Kita lihat saja pada se­mes­ter dua. Kalau suplai da­lam negeri kurang, ma­ka kuota impor daging harus ditambah,” tan­dasnya.

Franky mempertanyakan hitu­ngan Mentan Suswono yang bi­lang 85 persen kebutuhan daging bisa dipenuhi dari dalam negeri.  Dia menduga, hitungan Kemen­tan tidak valid karena asumsi ka­langan pengusaha akan terjadi peningkatan kebutuhan. Terbuk­ti, sempat terjadi kelangkaan da­ging di pasaran. Selain itu, ter­jadi ke­kosongan di tempat pe­moto­ngan hewan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron memperkira­kan, masalah impor daging akan menjadi masalah dalam 1-2 tahun mendatang.  Karena pro­duksi da­ging lokal belum mampu men­cukupi kebutuhan dalam negeri.

“Mudah-mudahan swa­sem­bada daging 2014 bisa ter­capai,” imbuhnya.

Herman menyatakan, pihaknya tidak bisa mengintervensi menen­tukan jumlah kuota daging. Ka­rena kewenangannya ada di pe­merintah.

Masalah kuota daging sapi men­­jadi sorotan setelah bekas Pre­siden PKS,Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap KPK dan ditetapkan menjadi ter­sangka. KPK men­duga, Luthfi menerima suap dari pengusaha importir da­ging yang me­minta penambahan kuota.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menuturkan, pihaknya dengan kementerian terkait akan segera melakukan pemetaan kebutuhan impor da­ging nasional.

Bayu menjelaskan, pemetaan tersebut akan menjelaskan secara detail seberapa besar kebutuhan daging, misalnya di pasar segar, supermarket, industri besar dan kecil. Tak hanya secara volume tetapi juga menyangkut masalah jenis daging dan lainnya.

“Jadi nanti kita bisa menunjuk­kan kita kurang di mana, kita akan laporkan pada level rakor menteri. Maret kita akan mengu­sulkan rapat itu,” katanya kepada wartawan di kantornya, akhir pe­kan lalu. [Harian Rakyat Merdeka]