Kuota Jebol, Menkeu Salahin Mafia Selundupkan Bensin

“BBM Spanyol (Separuh Nyo­long-red) itu sesuatu yang betul-betul menyakitkan karena uang rakyat yang digunakan untuk BBM ter­nyata diselundupkan,” ujar Agus di kantor pusat Ditjen Bea Cukai, kemarin.

Dia menegaskan, penyelun­du­pan tersebut merupakan tindak­an sin­dikat mafia. Maraknya ke­giat­an penyelundupan itu karena ada­nya keuntungan dari margin har­ga penjualan dan membuat prak­tik ini terus terjadi. Pekan lalu, Bea Cukai berhasil mence­gah penyelundupan BBM se­banyak 4.000 ton.

Padahal, kata Agus, besarnya ang­garan negara untuk subsidi te­rus melonjak. “Kira-kira Rp 300 tri­liun untuk subsidi (2013), yang paling besar untuk BBM dan lis­trik. BBM yang sudah ra­tusan tri­liun sub­sidinya ternyata diselun­dupkan keluar negeri,” cetusnya.

Untuk itu, Agus meng­harapkan dukungan semua pihak dalam meng­hindari tindakan pe­nye­lun­dupan tersebut. “Saya sambut baik tindakan Bea Cukai. Hal ini guna menjaga penerimaan dan keuang­an negara,” tandasnya.

Menteri Energi dan Sumber Da­ya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengaku BBM subsidi ta­hun ini jebol dan program pe­ngenda­lian BBM bersubsidi tidak ber­hasil sempurna.

Indikatornya, kuota subsidi BBM yang telah ditambah 4 juta kiloliter (KL), hingga secara total menjadi 44,04 juta KL tetap tidak cukup dan kembali jebol. “Masih belum maksimal (peng­hemat­an),” aku Wacik.

Tapi, Wacik mengklaim bebera­pa prog­ram seperti pembatasan peng­­gu­naan BBM subsidi untuk ken­da­raan pemerintah, BUMN dan BUMD berhasil. Me­nurut dia, yang belum berjalan sem­purna pe­ngawasannya terjadi pada sektor pertambangan dan per­kebunan. Ma­sih ada informasi ma­raknya penyelundupan BBM bersubsidi dan dijual ke negara tetangga.

“Itu harus kita tertibkan. Pe­nye­­lundupan ada karena harga BBM kita murah, sementara di ne­gara tetangga mahal. Mereka ter­motivasi untuk menyelun­dup­kan,” jelasnya.

Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto me­­­ngatakan, mulai 1 Desember 2012 pemerintah akan melarang kapal barang dan kendaraan sek­tor kehutanan memakai BBM subsidi jenis solar.

Djoko mengatakan, penyalur­an BBM subsidi saat ini banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, pe­merintah akan mengeluar­kan Per­turan Menteri ESDM ter­kait pe­larangan bagi kapal barang dan kendaraan sektor kehutanan untuk memakai solar subsidi.

Karena itu, pemerintah akan merevisi Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengen­da­lian Penggunaan BBM.

“Pelarangan kapal me­makai solar subsidi me­rupakan kelan­jutan kebijakan BBM pada se­jumlah sektor lainnya,” katanya.

Djoko mengata­kan, gerakan sehari tanpa pre­mium baru akan dimulai tahun de­pan, yakni setiap hari Minggu. Na­mun, gerakan ini tidak akan ber­langsung 24 jam.

“Tahun de­pan di hari-hari libur, di hari Ming­gu. Kalau bisa dila­kukan setiap hari Minggu kan ba­gus,” ucapnya.

Menurutnya, gerakan itu ba­gusnya dimulai sejak pagi sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Namun, itu akan berlaku hanya untuk  mobil-mobil pribadi.

“Nanti di jam-jam tertentu sa­ja. Angkot tetap ada, ini untuk mobil pribadi. Mulainya tahun depan, sosialisasi dulu,” ujarnya.

Untuk diketahui, hasil rapat ko­ordinasi tingkat menteri di kantor Menko Perekonomian Hatta Ra­ja­sa, Rabu (28/11) memu­tus­kan, pe­merintah akan menam­bah kuota BBM subsidi tahun ini sebesar 1,2 juta KL. Anggaran yang harus digelon­torkan peme­rintah sebesar Rp 6 triliun.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandi mengatakan, dana Rp 6 triliun itu untuk menambah kuota BBM berasal dari APBN. Dana ini berasal dari sisa ang­garan yang tidak terserap.

“Kemenkeu di dalam postur­nya selalu pada akhir tahun meng­­­­ge­ser, ada (anggaran) yang tidak ha­bis. Itu ditarik kemari (kuota BBM),” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]