Bensin Langka Melulu, Bubarin Saja BPH Migas

Pengamat perminyakan Kur­tu­bi mempertanyakan kinerja BPH Migas dalam menyalurkan BBM subsidi.  Menurutnya, kebi­jakan badan itu yang menjatah pemakaian BBM bersubsidi sampai akhir 2012 menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.

“Kelangkaan BBM subsidi yang terjadi karena BPH Migas kurang mela­kukan sosialisasi,” katanya di Jakarta, kemarin.

Selain itu, kata Kurtubi, kebija­kan pemerintah melarang pema­kaian BBM subsidi selama satu hari (BBM Free Day) yang akan dimulai 2 Desember 2012 untuk menekan konsumsi BBM juga kebijakan yang tak masuk akal dan minim sosialisasi. “Kondisi itu akan membuat masyarakat bi­ngung dan panik,” ujarnya.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah melikuidasi BPH Mi­gas dan kewenangannya dita­nga­ni Direktorat Jenderal (Dit­jen) Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

 Kurtubi menganggap, se­lama ini tugas dan fungsi BPH Migas sebagai lembaga penga­was tidak berjalan efektif se­hingga banyak celah penyele­we­ngan BBM sub­sidi. Apalagi dalam pelaksa­naan fungsi pe­ngawasan dan penga­turan di la­pangan, badan tersebut masih mengandalkan Pertamina da­lam hal pengendalian dan pe­nga­tur­an pendistribusian BBM ber­subsidi.

Sedangkan dalam taraf kebi­ja­­kan, lanjutnya, BPH Migas  ma­sih ter­gantung pada pemerin­tah khu­susnya Ditjen Migas Ke­men­terian ESDM. “Kenapa ti­dak se­kalian saja dialihkan ke Ditjen Migas,” cetus Kurtubi.

Untuk diketahui, sesuai surat BPH Migas tertanggal 7 No­vem­­ber 2012 tentang Pengen­dalian Distribusi Sisa Kuota BBM Ber­subsidi 2012, pen­dis­tri­busian BBM subsidi dila­kukan sesuai sisa kuota dibagi jumlah hari ter­sisa hingga akhir 2012. Penja­tahan BBM subsidi telah dilaku­kan sejak 19 No­vem­ber 2012. Na­mun, kebijak­an itu menim­bulkan kelangkaan.

BPH Migas juga meren­ca­na­kan program hari tanpa BBM subsidi yang berlangsung di Ja­wa-Bali dan lima kota besar lainnya, yakni Medan, Batam, Palembang, Balikpapan dan Makassar 2 Desember 2012 se­jak pukul 06.00-18.00 WIB. Kedua kebijakan tersebut ter­paksa dila­kukan menyusul po­tensi kelebih­an konsumsi dari kuota APBN Perubahan (APBNP) 2012 sebe­sar 44,04 juta kiloliter (KL).

Anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldi menilai, kedua ke­bijakan BPH Migas tersebut tidak efektif, malah rawan ge­jolak so­sial. Menurut dia, se­harusnya pe­merint­ah melakukan pengen­dalian per­min­taan (de­mand con­trol) dengan distribusi tertutup.

Selama masih terbuka, BPH Migas, pemerintah, dan Perta­mina memang sulit mengen­da­likan konsumsi. “Mereka susah menentukan berapa kebutuhan riil BBM, juga pengawasan di lapangan,” jelas Bobby.

Menteri Perindustrian (Men­perin) MS Hidayat mengatakan, pi­haknya sudah mendapatkan ke­luhan dari pengusaha terkait ke­langkaan BBM subsidi di wila­yah Jabodetabek be­berapa hari terakhir ini.

“Sudah ada laporan­nya ke sa­ya. Kita ingin masalah itu sele­sai,” kata Hi­dayat kepada Rakyat Merdeka di kantornya, kemarin.

Salah satu Manager Stasiun Pe­ngi­sian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Pamulang, Ta­ngerang Selatan yang enggan dise­butkan namanya, mengaku belum mendapatkan sosialisasi soal BBM Free Day pada 2 Desember 2012.

“Kami belum mendapat sosia­lisasinya langsung, hanya baru lihat dari berita saja,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

 Dia meminta pemerintah me­lakukan sosialisasi soal kebi­jakan tersebut karena dam­paknya akan langsung ke pom bensin dan para pembeli. Apalagi, pom bensin tidak punya kewenangan mela­rang mas­yarakat membeli BBM.

Wakil Kepala BPH Migas Qoyum Tjandranegara memper­tanyakan dasar lembaganya perlu dibubarkan. “Dasarnya apa usu­lan itu,” katanya saat dikon­fir­masi Rakyat Merdeka, kemarin.