Pembangunan Infrastruktur Sudah Darurat, Dana Cekak

Percepatan pembangunan infrastuktur harus segera dilaku­kan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan laju masuknya in­ves­tasi ke Indonesia. CEO PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) Ramdhani Basri meng­aku sudah mengambil ini­siatif untuk mengajak para pelaku in­frastruktur duduk bersama da­lam sebuah forum dan men­coba mencari solusi inovatif serta ma­sukan bagi pemerintah dalam percepatan pembangunan infra­struktur di Indonesia.

“Ini adalah salah satu bentuk kepedulian dan komitmen kami bagi bangsa,” katanya dalam dis­kusi “For­mat Kerja Sama Public Private Partnership” pada acara Infra­stru­cture Leadership Forum di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, tan­ta­ngan utama yang akan dihadapi antara lain permasalahan kontrak dan aspek komersial PPP (Public Private Partnership atau Kemi­traan Pub­lik Swasta/KPS), pem­bebasan lahan, tumpang tindih­nya per­atur­an serta minimnya ka­pasitas penyelenggara tender PPP.

“Persoalan ini memberikan im­plikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan laju masuknya in­vestasi ke Indonesia,” urainya.

Di kalangan investor, lanjut Ramadhani, lambannya kemaju­an infra­struktur menjadi salah satu kata kunci yang membuat mereka ber­pikir ulang untuk me­lakukan rea­lisasi investasi se­hingga kondisi ini telah mem­bawa Indonesia berada dalam situasi kedaruratan infrastruktur.

Dari dari data yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pem­­bangunan Nasional (Bappe­nas), dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dalam kurun lima tahun ke depan men­capai 140 miliar dolar AS atau se­kitar Rp 1260 triliun. Dari total dana tersebut, kemampuan ke­uangan pemerintah hanyalah se­kitar 35 persen (Rp 441 triliun). Selebihnya diharapkan akan di­dapat melalui Kerja Sama Peme­rintah Swasta (KPS).

Selain itu, dari total 79 proyek yang ditawarkan bernilai 53 mi­liar dolar AS saat ini, ada 34 pro­yek unggulan senilai 38 miliar dolar AS. “Dari jumlah itu, hanya satu proyek PPP Jawa Tengah yang sudah meloloskan peme­nang. Masih banyak lagi daftar belum berjalannya proyek-pro­yek KPS di tahap awal, apalagi pada proyek-proyek yang trafik dan hitungan keuangan yang ma­kin cekak,” terang Ramadhani.

Pengamat ekonomi dari Lem­baga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menekankan, kendala pembangunan infra­struktur masih menjadi kartu mati bagi perekonomian nasional, mes­kipun sebenarnya alokasi dana naik sekitar 25 persen dalam periode 2005-2013. Skema pem­bangunan melalui kerja sama pe­merintah dan swasta (PPP) di­ni­lai belum optimal karena ma­sih me­ngalami berbagai persoalan.

“Pembenahan infrastruktur akan memperlancar arus barang dan jasa, mempertahankan daya beli masyarakat dan mendorong kon­sumsi domestik,” ujarnya.

Latif menjelaskan, kenaikan anggaran proyek infrastruktur itu ternyata kurang efektif untuk me­macu proyek yang ada. Masih ba­nyak hambatan untuk meng­genjot proyek infrastruktur, yakni ma­salah regulasi, birokrasi dan ke­lemba­gaan. Ia mencontoh­kan, dalam PPP book milik Bap­pe­nas baru 5-6 proyek di­ten­derkan dari sebanyak 79 pro­yek hingga 2014.

Kepala Divisi Humas MP3EI (Masterplan Percepatan dan Per­luasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Edib Muslim menga­takan, pembangunan infrastruk­tur menjadi faktor penting pen­dorong pertumbuhan ekonomi In­donesia tahun depan, termasuk jika proyek MP3EI berjalan.

Se­perti proyek infra­struktur yang ada di koridor Jawa, kori­dor Su­matera serta Kalimantan, Sula­wesi, Bali-Nusa Tenggara dan Pa­pua-Maluku. [Harian Rakyat Merdeka]