Pengusaha Dibuat Kalang Kabut Tanggapi Kenaikan Upah Buruh

“Kami Mau Membayar Gaji Tinggi, Asal Semua Pungli Dihapus”

Minggu, 25 November 2012, 08:36 WIB
Pengusaha Dibuat Kalang Kabut Tanggapi Kenaikan Upah Buruh
ilustrasi/ist
Kecil Besar
rmol news logo .Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta men­jadi Rp 2,2 juta per bulan, membuat ka­langan pengusaha kalang kabut. Mereka harus putar otak agar tetap bisa beroperasi. Apalagi, me­re­ka masih terbebani berbagai pungutan liar (pungli) di birokrasi.

Sudah hari kedua buruh mela­kukan aksi di sekitar ibu kota dan berbagai tuntutan diutarakan, ter­masuk soal upah. Men­­­teri Tenaga Kerja dan Trans­mig­rasi (Mena­ker­trans) Muhai­min Iskandar sedikit menyentil para buruh.

“Harusnya para seri­kat pekerja dan buruh sangat ber­syukur,” katanya saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Wapares Boediono di Medan Mer­deka Utara, Kamis (22/11).

Ia mengatakan, para serikat pe­kerja ataupun buruh harus berto­leransi pada orang-orang yang be­lum bekerja. Sebab, perusa­ha­an pun tetap perlu hidup dan tumbuh untuk bisa memberikan kesempatan kerja bagi orang lain.

“Keadilan kita ke­pada serikat pekerja agar me­reka melihat se­cara jernih bahwa masih banyak saudara kita yang belum beker­ja,” Cak Imin, sapaannya.

Dalam rakor yang di kantor Waperes itu pun, Imin juga mela­porkan agenda lain terkait dengan perkembangan penetapan upah. Ia mengatakan, pemerintah me­mastikan sebagian besar pene­ta­p­an upah sudah ham­pir final.

“Dalam penentuan upah mi­nimum tinggal menunggu bebe­rapa provinsi yang belum seperti Surabaya yang sehari atau dua hari ini baru akan selesai,” kata menteri dari PKB itu.

Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hip­mi) Harry Warganegara Ha­run mengatakan, pengusaha pada da­sarnya selalu berkeingi­nan untuk menyejahterakan pe­ga­wainya. Namun de­ngan catatan, jika pe­ng­usa­ha sudah untung.

“Jadi pengusaha dan karyawan sama-sama sejahtera,” ujar Harry, Rabu (21/11).

Indonesia, kata Harry, dikenal sebagai negara yang memiliki eko­­nomi berbiaya tinggi. Pe­me­rintah harus membantu pengusaha agar untung lebih ba­nyak supaya bisa memberikan kom­pensasi yang lebih baik untuk pegawainya.

Harry menga­takan, pengusaha Indonesia ter­bebani dengan ber­bagai pungli, perizinan yang ru­mit, infra­struktur serta bunga bank dan biaya logistik yang tinggi.

“Dengan kon­disi ini, maka ke­naikan UMP ter­sebut ibaratnya membuat pengu­saha sudah jatuh ke timpa tangga pula,” curhatnya.

Jika pemerintah bisa mem­bantu mengatasi ma­sa­lah tersebut, pe­ngusaha akan semakin mudah men­jalankan bisnisnya di dalam negeri. Dengan begitu, pengu­saha un­tung dan mampu mem­berikan kesejahte­raan yang lebih bagi karyawan. “Saya setuju tun­­tu­tan buruh, asal pengusaha sudah un­tung,” cetus Harry.

Ia khawatir, tingginya biaya produksi di Indonesia menyebab­kan pengusaha sulit untuk un­tung. Jika pemerintah tidak se­gera mengambil langkah, dengan beban usaha yang terlalu tinggi ditambah dengan tuntutan buruh, bukan tidak mungkin pengusaha akan memilih menutup pabrik­nya. “Makanya, antara pengu­saha, buruh dan pemerintah harus bersinergi,” ujarnya.

Kepala Ekonom Mandiri Seku­ritas Destry Damayanti menutur­kan, sejauh ini perekonomian In­do­nesia memang telah men­dapat pujian dunia. Pertumbuhan eko­nomi yang tinggi dan stabi­litas ekonomi makro yang ter­pelihara dengan baik, tutur dia, membuat Indonesia menjadi incaran in­vestasi global.

“Meski­pun demikian, ada dua hal yang menjadi tantangan daya saing investasi Indonesia yang selama ini dikemukakan oleh ber­bagai lembaga riset interna­sional. Tan­tangan ini  harus di­atasi jika ingin mempertahankan pertum­buhan ekonomi tinggi yang ber­kelan­ju­tan,” ujarnya saat dikon­tak Rakyat Merdeka.

Dikatakan Destry, dua hal ter­se­but adalah, pertama, pasar te­naga kerja yang dianggap masih ber­kualitas rendah. Yaitu, tenaga kerja dengan pendidikan diploma hingga sarjana cuma 9 persen.

“Ini sangat memperhatinkan, le­bih dari 60 persen tenaga kerja berpendidikan SD, sedangkan berijazah SMA hanya 20 per­sen,” ungkapnya.

Kelemahan kedua adalah tek­nologi yang tidak berkembang se­hingga industri hilir tidak ber­kem­bang. Bahkan belakangan ini ekonomi kita seolah kembali ke ekonomi primer, ekonomi ba­han mentah seperti pertam­bangan dan sumber daya alam lainnya.

Ketua Dewan Penasihat Aso­siasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Anton J. Supit me­ngatakan, adanya aksi buruh membuat pembeli (buyer) dari luar negeri berpikir dua kali untuk memesan sepatu dari In­donesia.

“Imbasnya, kinerja eks­por se­patu 2013 bisa merosot. Padahal, industri sepatu domestik sudah memprediksi ekspor sepatu tahun depan bisa mencapai 5 miliar dolar AS,” kata Anton. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA