.Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menÂjadi Rp 2,2 juta per bulan, membuat kaÂlangan pengusaha kalang kabut. Mereka harus putar otak agar tetap bisa beroperasi. Apalagi, meÂreÂka masih terbebani berbagai pungutan liar (pungli) di birokrasi.
Sudah hari kedua buruh melaÂkukan aksi di sekitar ibu kota dan berbagai tuntutan diutarakan, terÂmasuk soal upah. MenÂÂÂteri Tenaga Kerja dan TransÂmigÂrasi (MenaÂkerÂtrans) MuhaiÂmin Iskandar sedikit menyentil para buruh.
“Harusnya para seriÂkat pekerja dan buruh sangat berÂsyukur,†katanya saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Wapares Boediono di Medan MerÂdeka Utara, Kamis (22/11).
Ia mengatakan, para serikat peÂkerja ataupun buruh harus bertoÂleransi pada orang-orang yang beÂlum bekerja. Sebab, perusaÂhaÂan pun tetap perlu hidup dan tumbuh untuk bisa memberikan kesempatan kerja bagi orang lain.
“Keadilan kita keÂpada serikat pekerja agar meÂreka melihat seÂcara jernih bahwa masih banyak saudara kita yang belum bekerÂja,†Cak Imin, sapaannya.
Dalam rakor yang di kantor Waperes itu pun, Imin juga melaÂporkan agenda lain terkait dengan perkembangan penetapan upah. Ia mengatakan, pemerintah meÂmastikan sebagian besar peneÂtaÂpÂan upah sudah hamÂpir final.
“Dalam penentuan upah miÂnimum tinggal menunggu bebeÂrapa provinsi yang belum seperti Surabaya yang sehari atau dua hari ini baru akan selesai,†kata menteri dari PKB itu.
Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HipÂmi) Harry Warganegara HaÂrun mengatakan, pengusaha pada daÂsarnya selalu berkeingiÂnan untuk menyejahterakan peÂgaÂwainya. Namun deÂngan catatan, jika peÂngÂusaÂha sudah untung.
“Jadi pengusaha dan karyawan sama-sama sejahtera,†ujar Harry, Rabu (21/11).
Indonesia, kata Harry, dikenal sebagai negara yang memiliki ekoÂÂnomi berbiaya tinggi. PeÂmeÂrintah harus membantu pengusaha agar untung lebih baÂnyak supaya bisa memberikan komÂpensasi yang lebih baik untuk pegawainya.
Harry mengaÂtakan, pengusaha Indonesia terÂbebani dengan berÂbagai pungli, perizinan yang ruÂmit, infraÂstruktur serta bunga bank dan biaya logistik yang tinggi.
“Dengan konÂdisi ini, maka keÂnaikan UMP terÂsebut ibaratnya membuat penguÂsaha sudah jatuh ke timpa tangga pula,†curhatnya.
Jika pemerintah bisa memÂbantu mengatasi maÂsaÂlah tersebut, peÂngusaha akan semakin mudah menÂjalankan bisnisnya di dalam negeri. Dengan begitu, penguÂsaha unÂtung dan mampu memÂberikan kesejahteÂraan yang lebih bagi karyawan. “Saya setuju tunÂÂtuÂtan buruh, asal pengusaha sudah unÂtung,†cetus Harry.
Ia khawatir, tingginya biaya produksi di Indonesia menyebabÂkan pengusaha sulit untuk unÂtung. Jika pemerintah tidak seÂgera mengambil langkah, dengan beban usaha yang terlalu tinggi ditambah dengan tuntutan buruh, bukan tidak mungkin pengusaha akan memilih menutup pabrikÂnya. “Makanya, antara penguÂsaha, buruh dan pemerintah harus bersinergi,†ujarnya.
Kepala Ekonom Mandiri SekuÂritas Destry Damayanti menuturÂkan, sejauh ini perekonomian InÂdoÂnesia memang telah menÂdapat pujian dunia. Pertumbuhan ekoÂnomi yang tinggi dan stabiÂlitas ekonomi makro yang terÂpelihara dengan baik, tutur dia, membuat Indonesia menjadi incaran inÂvestasi global.
“MeskiÂpun demikian, ada dua hal yang menjadi tantangan daya saing investasi Indonesia yang selama ini dikemukakan oleh berÂbagai lembaga riset internaÂsional. TanÂtangan ini harus diÂatasi jika ingin mempertahankan pertumÂbuhan ekonomi tinggi yang berÂkelanÂjuÂtan,†ujarnya saat dikonÂtak Rakyat Merdeka.
Dikatakan Destry, dua hal terÂseÂbut adalah, pertama, pasar teÂnaga kerja yang dianggap masih berÂkualitas rendah. Yaitu, tenaga kerja dengan pendidikan diploma hingga sarjana cuma 9 persen.
“Ini sangat memperhatinkan, leÂbih dari 60 persen tenaga kerja berpendidikan SD, sedangkan berijazah SMA hanya 20 perÂsen,†ungkapnya.
Kelemahan kedua adalah tekÂnologi yang tidak berkembang seÂhingga industri hilir tidak berÂkemÂbang. Bahkan belakangan ini ekonomi kita seolah kembali ke ekonomi primer, ekonomi baÂhan mentah seperti pertamÂbangan dan sumber daya alam lainnya.
Ketua Dewan Penasihat AsoÂsiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Anton J. Supit meÂngatakan, adanya aksi buruh membuat pembeli (buyer) dari luar negeri berpikir dua kali untuk memesan sepatu dari InÂdonesia.
“Imbasnya, kinerja eksÂpor seÂpatu 2013 bisa merosot. Padahal, industri sepatu domestik sudah memprediksi ekspor sepatu tahun depan bisa mencapai 5 miliar dolar AS,†kata Anton. [Harian Rakyat Merdeka]
BERITA TERKAIT: