DPR Pertanyakan Akurasi Rencana Bisnis PLN

Berdasarkan publikasi per­se­roan, tertekannya la­ba disebab­kan oleh kerugian kurs yang di­de­rita perusahaan se­besar Rp 9,164 tri­liun per 30 Sep­tember 2012. Pa­da­hal, periode yang sa­ma 2011 PLN masih men­catat keun­tu­ngan kurs sekitar Rp 2,154 triliun.

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani menilai, penurunan laba bersih akibat kerugian kurs menunjukkan kesalahan dalam pe­rencanaan bisnis (business plan) perusahaan. Bila perusaha­an mempunyai pe­rencanaan bis­nis yang baik, se­harusnya mam­pu memprediksi pe­rubahan kurs va­luta asing.

“Dalam korporasi selalu ada yang namanya business plan. Ten­tu­nya harus mematok juga nilai kurs yang dipakai sebagai acuan laba atau rugi dalam fi­nan­cial state­ment perusahaan,” ujar Dewi ke­pada Rakyat Merdeka di Ja­karta, kemarin.

Politisi PDIP ini mengatakan, pada dasarnya rugi lama perusa­haan selalu diper­kirakan dalam rencana pesimis maupun optimis pengelolaan pe­ru­sahaan. Karena itu, PLN harus serius dalam mem­­buat perenca­naan serta benar-benar memper­hatikan ber­bagai aspek, sehingga berbagai ke­mung­kinan bisa diatasi secara dini.

Menurut Dewi, kualitas pela­ya­nan PLN kepada pelanggan saat ini sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan, teru­tama capaian elektrifikasi pada daerah-daerah tertentu.

“Pengelolaan perusahaan lis­trik negara harus benar karena masyarakat butuh listrik untuk me­ningkatkan kuali­tas hidup. PLN sebagai perusa­haan listrik satu-satunya harus menjalankan tugas secara op­timal,” tandasnya.

Selain mengalami rugi kurs, beban keuangan PLN kian mem­bengkak, yakni 38 persen dari Rp 12,613 triliun per 30 September 2011 menjadi Rp 17,413 triliun dalam sembilan bulan pertama tahun ini. Penghasilan bunga BUMN kelistrikan tersebut juga tergerus 33,72 persen menjadi Rp 302,279 miliar.

Ketika dikonfirmasi, Direktur Utama PLN Nur Pamudji menya­takan, kerugian kurs akan di­antisi­pasi lewat hedging (lindung nilai). Sa­yangnya, hingga kini, BUMN ter­masuk PLN belum diberi ke­we­nangan untuk mela­ku­kan hedging ka­rena terlalu berisiko. [Harian Rakyat Merdeka]