Dahlan Diminta Evaluasi Kinerja Direksi Telkom

Desakan itu dikatakan Kor­dinator Aksi PMI Ariyotomo dalam aksi demo di depan ge­dung Telkomsel di Gatot Subro­to, Jakarta, Senin (19/11). Me­reka menuntut direksi Telkom dievaluasi.

“Pak Dahlan harus segera mem­benahi kinerja Telkom ka­rena program MPLIK  yang di­gulirkan Kementerian Ko­mu­nikasi dan Informatika (Ke­men­kominfo) dinilai sarat ko­rupsi, dan mobil internet di dae­rah ma­sih banyak yang jalan di tempat alias belum bisa diope­ra­sikan,” kata Ariyotomo, kemarin.

PMI juga mempertanyakan ke­tidaktransparanan Telkom dalam realisasi mobil internet. Selain mi­­nim sosialisasi, masyarakat dae­rah banyak yang belum pa­ham dalam penggunaan mobil in­ternet. Buntutnya, laya­nan mo­­bil internet banyak yang ti­dak di­pakai oleh masyarakat.

“Mestinya sebelum program itu digulirkan, sosialisasi dan in­frastrukturnya harus disiapkan  supaya masyarakat dan peme­rintah daerah setempat bisa me­mahami program itu. Dengan be­gitu, efisiensi mobil internet bisa dilakukan,” katanya.

Ketua Komisi I DPR bidang te­­lekomuniasi Mahfudz Sid­diq mem­persilakan Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) me­­ngusut dugaan korup­si di pro­yek MPLIK.

“Kalau program itu merugi­kan negara, KPK mesti me­na­nga­ninya. Begitu juga Men­teri BUMN ha­rus segera menye­le­saikan kisruh mobil internet di BUMN terse­but,” kata Mahfud kepada Rakyat Merdeka.

Anggota Komisi I DPR Roy Suryo akan memben­tuk Panitia Kerja (Panja) Kemen­ko­minfo terkait proyek MPLIK, jika pro­yek itu merugi­kan negara.

“Program mobil internet ini sa­­ngat baik untuk kemajuan te­le­ma­tika di Indonesia. Hanya saja, pro­ses­nya harus transparan dan ber­manfaat bagi masyara­kat luas,” ujar Roy.

Menurutnya, program yang di­gulirkan Kemenkominfo sela­ma ini sangat baik, mulai tender 3G, TV Digital dan MPLIK yang me­libatkan sejumlah operator besar. Namun, jika program ini menuai polemik yang mengarah pada ko­rupsi, DPR akan segera mem­bentuk Panja untuk menye­­le­saikan polemik tersebut.  

Anggota Komisi VI DPR bi­dang BUMN dari Fraksi PAN Na­sril Bahar menduga, banyak pihak dari kalangan pemerintah mau­pun swasta bermain dalam pro­yek MPLIK. Sebab, penga­daan mobil internet dituding ti­dak transparan.

“Pelaksanaan tender diduga su­dah diatur, biaya di-mark up, ke­untungan dibagi-bagi. Praktik seperti ini bukan rahasia umum lagi. Proyek BUMN dinilai sarat per­mainan. KPK mesti menye­­- li­­diki dugaan korupsi di tubuh Tel­kom dan Pak Dahlan mesti menye­le­saikan masalah ter­sebut,” desak Nasril.

 Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S De­wa Broto memastikan, tender mo­bil internet tak ada penyim­pa­ngan dan dilakukan se­suai aturan.

“Sampai saat ini kami belum me­ngetahui adanya laporan du­gaan penggelapan dana MPLIK se­besar Rp 30 miliar. Kalau itu ter­bukti, kami siap memper­tang­gung­jawabkan secara hukum,” tegas Gatot.

Gatot menegaskan, proses ten­der MPLIK dilakukan secara transparan. Tujuan proyek itu un­tuk memenuhi ke­butuhan mas­­yarakat dalam meng­guna­kan tek­nologi internet di daerah.

“Perkembangan teknologi sa­ngat diperlukan, khususnya di dae­rah terpencil. Mobil internet di­sajikan untuk memenuhi kebu­tuhan masyarakat dan layanan ini sudah banyak digunakan  di be­berapa daerah,” ungkap Gatot.

Seperti diketahui, realisasi pe­nye­diaan MPLIK saat ini seba­nyak 846 unit. Targetnya seba­nyak 1.907 unit di seluruh ke­ca­­ma­­tan di Indonesia. Ada enam pe­menang ten­der dalam proyek MPLIK se­nilai Rp 1,4 triliun itu. Yakni, PT Mul­tidata Ran­cana Pri­­ma (2 pa­ket), PT AJN So­lusindo (3 paket), WIN (1 pa­ket), Lintas Arta (1 paket), Ra­d­net (1 paket) dan Tel­kom (6 pa­ket). Telkom meru­pakan pemenang tender terbesar, yaitu 60 persen atau setara 588 unit layanan senilai Rp 520 miliar. [Harian Rakyat Merdeka]