Harga Daging Sapi Tembus Rp 100.000, IKM Menjerit

menurut Dirjen IKM Ke­menterian Perindustrian (Kemen­­perin) Euis Saedah, yang terkena dampak seretnya pasokan daging sapi adalah IKM yang bergerak di sektor pengolahan daging.

Kelangkaan bahan baku daging ini menjadi pertanyaan Euis. Se­bab, Wakil Menteri Per­da­ga­ngan Ba­yu Krisnamurthi saat jelang Le­baran kemarin me­nyebutkan, pa­sokan daging dalam negeri aman dan cukup hingga akhir tahun.

“Jadi sebenarnya stok kita cu­kup sesuai pernyataan Kemen­dag. Cuma ada di mana itu si da­ging. Apakah daging itu sudah diolah menjadi produk olahan atau ini hi­lang gara-gara menje­lang Natal,” tanya Euis usai mem­buka pamer­an produk IKM Ja­wa Timur di kantornya, kemarin.

Menurut dia, saat ini jumlah IKM di Indonesia yang terdaftar mencapai 3,9 juta dan 25 per­sen­nya bergerak di sektor pangan atau sekitar 1 jutaan. Sedangkan jumlah IKM yang bergerak di in­dustri pengolahan mencapi 10 persen dari jumlah IKM pangan.

Selain itu, bahan baku yang di­­gunakan IKM banyak meng­gu­nakan daging produk dalam ne­geri. Jadi kelangkaan bahan baku daging di pasaran tentu akan ber­dampak langsung pada pro­duksi dan penjualan.

Direktur Eksekutif National Meat Processors Association In­donesia (Nampa) Haniwar Syarif mengatakan, kelangkaan dan ma­halnya harga bahan baku daging dalam negeri membe­rikan dam­pak pada produksi industrinya.

”Saat ini kami meng­gunakan ba­han baku daging lokal 10 per­sen, sisanya dipenuhi dari impor,” katanya kepada Rakyat Merdeka.

Untuk pasokan daging impor, menurut Haniwar, saat ini tidak masalah karena pemerintah su­dah mengeluarkan kebijakan tam­bah­an impor 7.000 ton, arti­nya paso­k­an ini aman hingga awal tahun. Tapi pasokan daging dari dalam negeri tidak aman.

“Saat ini harga daging bisa men­capai 100 ribu per kilogram dan langka di lapangan. Alhasil, ka­mi harus menghentikan dan me­­ngu­rangi produksi bakso yang meng­gunakan daging lo­kal,” curhat Haniwar.

Akibat kelangkaan itu, pro­duk­si berkurang 10-15 persen. Pada­hal, pasokan daging lokal sa­ngat dibutuhkan untuk mem­buat bak­so super. Dia meng­aku ke­lang­ka­an daging saat ini terbilang parah dan baru pertama kali terjadi.

“Meskipun kita sudah kontrak, tapi nyatanya susah juga menda­pat pasokan (daging),” cetusnya.

Ketua Asosiasi Pedagang Da­ging Indonesia Asnawi menilai, pemerintah tidak serius me­nye­lesaikan kelangkaan daging di Ja­bodetabek. Apalagi alasan ke­langkaan daging yang terjadi di­sebabkan masalah distribusi.

“Jika pemerintah serius, ma­sa­lah itu bisa diselesaikan mela­lui kerja sama dengan Kemen­te­rian Perhubungan untuk mem­per­mu­dah pengiriman dari daerah,” kata Asnawi.

Menurut Asnawi, kelangkaan ini kemungkinan akan berlang­sung lama. Apalagi stok sapi di Jakarta ada 130 ribu ekor dan tam­bahannya akan dikirim 5.000 ribu ekor untuk pemenuhan Ja­bodetabek.

“Jakarta saja setiap hari mem­butuhkan 900-1.000 ekor. Se­dang­kan Jabodetabek per hari­ 2.500 ekor. Tentu pasokan itu hanya cukup untuk 50 hari, tidak akan membantu lama,” jelasnya.

Anggota Komisi IV DPR Ma’­mur Hasanuddin berpendapat, pemerintah perlu menertibkan dan menindak tegas distributor yang melakukan spekulasi dan mempermainkan harga daging sapi di pasaran, jika perlu men­cabut izinnya.

Apalagi, ke­lang­kaan ini cukup mengherankan karena tidak ada momentum atau event hari besar yang menyebabkan konsumsi da­ging sapi meningkat.

“Sangat dimungkinkan kelang­kaan terjadi akibat aksi me­nyim­pan stok dari sebagian pihak un­tuk mempengaruhi harga pasar dan menciptakan iklim yang tidak kondusif dalam usaha penekanan angka importasi,” ujar Ma’mur.

Dia tidak sependapat jika dise­butkan kelangkaan ini karena pe­mangkasan kuota daging sapi im­por secara radikal, yakni dari kuota 100.000 ton pada 2011 ha­nya menjadi 34.000 ton pada 2012. Menurutnya, kelangkaan daging sapi saat ini terjadi ka­rena spekulasi yang dilakukan se­ba­gian distributor.

Dia juga mengatakan, sektor retail usaha sapi potong meru­pa­kan sektor yang mata rantainya sa­ngat panjang. Apalagi peter­nak (sektor hulu) hanya menik­mati 40 persen dari harga pasar kon­su­men. [Harian Rakyat Merdeka]