Tak Kena Sasaran, Pengentasan Kemiskinan Ibarat Proyekan Aja

“Pengentasan kemiskinan seperti diproyekkan hingga tidak mengena sasaran. Tahun lalu, angka kemiskinan hanya turun satu juta orang dari anggaran yang dialokasikan Rp 86 triliun,” kata Ketua DPR Marzuki Alie kepada Rakyat Merdeka di Ja­karta, Sabtu (10/11).

Marzuki menganggap itu tidak seimbang bila dibanding jumlah anggaran yang dikucurkan. Ia pun mempertanyakan, mengapa angka sebesar itu tak mampu me­­nurunkan angka kemiskinan se­cara signifikan. Apalagi, ang­gar­an yang digelontorkan tiap tahun terus meningkat.

Padahal, kata Wakil Ketua De­wan Pembina Partai Demokrat itu, saat ini sudah ada Undang-Undang (UU) No.13/2011 yang pembuatannya didasari Pasal 34 UUD 1945 ayat 1, yakni fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.

“Jadi, mestinya pemerintah tinggal mengimplementasikan undang-undang baru itu dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP). Tapi sampai sekarang, PP untuk menjalankan aturan ter­sebut masih ada yang belum se­lesai. Padahal DPR udah capek-capek bikin aturan itu,” curhat Mazuki.

Dia menjelaskan, DPR bertu­gas mengawasi pengim­ple­men­tasian UU tesebut oleh pemerin­tah. Namun, karena implemen­tasi lanjutan dari pem­buatan aturan belum diselesaikan, ma­sih ba­nyak anak-anak telantar yang belum ditangani.

“Saat ini banyak orang berp­ihak pada orang miskin. Tapi im­ple­mentasinya nggak ada,” ucapnya.

Bekas Sekjen Partai Demokrat itu mengatakan, buruknya koor­dinasi antar kementerian terkait dalam membentuk satu data dan divalidasi dalam pendataan orang miskin, jadi salah satu penyebab tak adanya implementasi terse­but. Karena itu, para menteri per­lu menghilangkan ego masing-masing guna mengakselerasikan pencapaian kesejahteraan rakyat.

“Disatukan saja programnya. Jadi anggaran penanggulangan kemiskinan nantinya dikelola satu kementerian. Kalau perlu, pe­me­rintah buat kementerian baru un­tuk mengentaskan ke­mis­­ki­nan. Masak angka sebe­sar itu nggak ada bekasnya,” sindir Marzuki.

Menurutnya, akan terus men­desak pemerintah segera menye­lesaikan PP agar pengim­plemen­tasian UU Fakir Miskin bisa ce­pat diberlakukan. Untuk itu, dia berencana memanggil seluruh komisi dan menyerahkan surat perintah guna berkoordinasi de­ngan kementerian terkait me­nge­luar­kan PP Fakir Miskin.

Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Bhagowi menga­takan, sampai sekarang masing-ma­sing kementerian/lembaga me­­miliki data masing-masing dan belum ada kesepahaman ten­tang data yang dipakai. Pa­dahal, se­luruh data kemiskinan harus mengunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) se­suai yang diarahkan Presiden SBY pada 21 Desember 2005.

“Mestinya penanggulangan kemiskinan ditangani Kemen­terian Koordinator Bidang Ke­sejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) supaya arah tujuannya jelas. Cuma koordinasi antar ke­menterian dan lembaganysa saja yang belum bisa berjalan baik,” sentil Bhagowi.

Karena itu, pihaknya akan me­ngambil langkah konkret dengan memanggil kementerian terkait agar penanggulangan kemiskin­an lebih berkordinasi. Kemente­rian yang akan dipanggil adalah Ke­menko Kesra, Kementerian So­sial dan Kemen­terian Pendi­dikan. Pemanggilan itu meng­ingat ang­ka ke­mis­kinan tahun lalu hanya berkurang sekitar 1 juta orang le­bih saja. Padahal. anggaran yang dialo­kasikan mencapai Rp 86 triliun.

“Itu artinya, jika dibagi 1 orang, maka per kepala mendapat sekitar Rp 86 juta per tahun. Se­dangkan kalau per bulan, nilainya sekitar Rp 8 jutaan dan itu angka yang besar lho,” jelas Bhagowi.

Menurut dia, tahun ini laju penurunan kemiskinan dipredik­si lambat meski anggaran yang di­kucurkan naik Rp 8 triliun dari tahun lalu atau menjadi Rp 94 triliun.

“Seharusnya, membaiknya per­ekonomian nasional dan orang-orang sudah banyak dapat pekerjaan, angka kemiskinan bisa menurun signifikan. Penuru­nan­nya bisa dibilang stagnan atau se­gitu-gitu aja,” tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]