Subsidi BBM Tidak Tepat, Mobil Pelat Merah Masih Minum Bensin

Supaya penyaluran bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini belum tepat sasaran bisa teratasi, pemerintah diminta menegaskan kriteria orang miskin yang layak mendapatkan BBM subsidi.

Ketua Komisi VIII DPR Ida Fau­ziah mengatakan, pemerintah memang telah memiliki beberapa kriteria orang miskin yang pan­tas mendapatkan subsidi BBM. Na­mun, itu masih perlu disem­pur­nakan dengan pembuatan for­mula tepat agar penyaluran sub­sidi bisa lebih tepat sasaran.

“Sudah ada beberapa kategori atau penjabaran orang miskin yang ditetapkan pemerintah. Ka­tegori itu dilihat dari penda­patan orang per bulan, rumah­nya seper­ti apa dan berapa pe­nge­luaran per bulan,” kata Ida ke­pada Rakyat Merdeka di Jakarta, Jumat (9/11).

Meski begitu, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berpendapat, terdapat banyak ketimpangan dalam pe­nyaluran subsidi ini. Terutama dari sisi penerima subsidi dan wilayah yang menikmati subsidi.

Dengan kata lain, yang menik­mati kebijakan subsidi BBM khu­susnya premium adalah orang yang punya mobil pribadi dan berdomisili di wilayah Jawa-Bali. Padahal, harga BBM subsidi itu sudah di bawah harga standar.

“Orang yang punya mobil pasti mampu membeli BBM subsidi tapi mereka sulit untuk disa­dar­kan,” sesal Ida.

Untuk itu, katanya, pemerintah harus membuat formula baru yang tepat untuk mengatasi ma­salah itu. Apalagi, program pem­batasan BBM yang selama ini diberlakukan pemerintah masih belum terlaksana dengan baik. Buktinya, di daerah masih ba­nyak mobil pelat merah atau truk yang masih minum BBM subsidi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menilai, pe­me­rintah sudah menyalurkan subsidi BBM tidak tepat sasar­an. Hingga kini belum ada pen­jelasan secara tegas objek (orang miskin) seba­gai penerima sub­sidi BBM serta pembatasan orang-orang yang berhak me­nerima subsidi BBM.

“Definisi orang miskin harus jelas dan dipertegas. Misalnya sa­ja orang yang punya mobil ter­masuk kategori orang miskin atau bukan. Karena sampai se­karang DPR masih memper­debatkan definisi orang miskin yang me­nurut pemerintah orang miskin adalah mereka yang me­miliki pendapatan Rp 240 ribu per bulan,” terang Harry.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi menyatakan, pemberian subsidi energi yang tidak tepat sasaran akan membe­bani anggaran peme­rin­tah. Mes­ki demikian, pem­be­rian subsidi itu merupakan aspek ke­bijakan pen­ting dalam si­tuasi yang ber­ge­jolak, terutama untuk melin­dungi masyarakat miskin yang rentan terkena dampak kri­sis.

“Subsidi itu perlu, cuma ja­ngan subsidi yang tidak tepat sasaran,” ujar Achsanul.

Menurut dia, agar penyalu­ran­nya lebih tepat sasaran, pe­me­rintah harus bisa lebih selektif lagi dan membuat kebijakan yang pro rakyat kecil.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyarankan agar secepat­nya dibangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) un­tuk para nelayan.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menya­takan, hingga September 2012, 77 persen subsidi BBM yang jum­lahnya ratusan triliun tidak diterima yang berhak.

Menurut Menteri Perenca­naan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pem­ba­ngunan Nasional (PPN/Bap­penas) Armida S Alisjah­bana, subsidi BBM tidak tepat sasaran karena pem­berian­nya dipukul rata. Pe­merintah sedang mengkaji efektivitas subsidi BBM ini. “Subsidi itu perlu, cu­ma jangan subsidi yang tidak tepat sasaran,” ujar Armida.

Armida berpendapat, jika pe­merintah ingin subsidi tepat sa­saran, harus mencontoh yang dilakukan Pemerintah Iran.

“Rak­yat yang kurang mampu di Iran menerima subsidi secara tunai dengan cara ditransfer langsung, sehingga masyarakat yang men­dapat subsidi dalam bentuk trans­fer tunai langsung bisa digunakan untuk membeli energi dan memenuhi kebutuhan hidup­nya,” terang Armida.

Oleh sebab itu, menurut Ar­mida, pemerintah perlu meng­kaji lebih dalam efektivitas pe­ngu­curan subsidi.  [Harian Rakyat Merdeka]